Setelah Kejagung Dikuasai Kroni Penguasa, Bagaimana dengan KPK?

Setelah Kejaksaan Agung "dikuasai" partai pendukung Presiden Joko Widodo, setelah pelantikan politisi Partai Nasdem HM Prasteyo diangkat menjadi Jaksa Agung, sebetulnya harapan masyarakat tinggal kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Celakanya, sampai sejauh ini KPK pun tampak tak bernyali menangani perkara-perkara besar yang melibatkan tokoh-tokoh politik di belakangan pemerintahan yang sekarang berkuasa.

Demikian dikatakan tokoh politik nasional, Rachmawati Soekarnoputri. Putri Bung Karno ini menyebut contoh perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, atau korupsi pengadaan bus Transjakarta yang terjadi di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Dia memprediksi masa depan penegakan hukum di tangan pemerintahan Jokowi tidak mengalami kemajuan.

"Setelah Kejaksaan Agung dikuasai kroni Jokowi, bagaimana dengan KPK? Yang jelas pemberantasan korupsi, khususnya yang melibatkan partai atau orang-orang pendukung Jokowi seperti BLBI dan dugaan korupsi Jokowi akan dipetieskan," ungkap Mbak Rachma, panggilan akrabnya, dalam pesan singkat yang diterima redaksi (Jumat, 21/11).

Pesimisme itu, menurut Rachma, cukup berdasar. Penanganan kasus BLBI di KPK dan Transjakarta di Kejaksaan Agung sudah lemah bahkan sejak sebelum rezim Jokowi-Jusuf Kalla memerintah.

"Belum mereka jadi penguasa saja, KPK dan Jaksa Agung tidak berani memanggil keduanya. Apalagi sesudah jadi rezim penguasa. Waspada Indonesia di ambang kehancuran di tangan rezim sekarang," tegasnya. [ald]