. Kenaikan BBM bersubsidi yang diumumkan Presiden Jokowi dari Rp.6500 menjadi Rp.8.500 untuk bensin dan solar Rp.5.500 menjadi Rp.7.500, secara spontan akan menggelembungkan angka kemiskinan.
"Penggelembungan angka kemiskinan ini akan sangat reaktif apabila pemerintah tidak segera menetralisir dengan program tepat sasaran dan jangka panjang," Anggota Komisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin kepada RMOL, Rabu (19/11).
Menurut Ma’mur, Petani pedesaan dan nelayan masyarakat pesisir adalah kelompok pertama yang akan merasakan dampak signifikan akibat kenaikan BBM bersubsidi. Dan kedua kelompok masyarakat ini mendominasi angka kemiskinan nasional.
Berdasarkan data statistik dari BPS, per Maret 2014, jumlah penduduk miskin sebesar 28,3 juta jiwa yang tersebar di kota dan desa atau 11,25 persen dari penduduk Indonesia. Standar yang digunakan sebagai batas kemiskinan berdasar pendapatan perkapita perbulan sebesar Rp. 302.735. Padahal, standar yang di pakai BPS masih terlalu rendah.
"Dengan angka Rp 300 ribuan perkapita bulan, artinya hanya 10 ribu perkapita perhari. Padahal untuk hidup layak saat ini seharusnya Rp 30 ribu perkapita perhari, yang artinya Rp.900.000 perkapita perbulan," jelas Ma’mur.
"Saya sangat yakin, apabila standar kemiskinan Rp.900.000 perkapita perbulan, jumlah penduduk miskin di negeri ini bisa dua atau tiga kali lipat jumlahnya yang bisa menembus angka 30 persen lebih penduduk Indonesia," tukas Ma’mur.
Pada kenaikan BBM kali ini, Ma’mur sangat tidak yakin dengan pemerintah dapat menjamin semua harga selain BBM yang naik, harga komoditas lain tidak akan berubah. "Dapat dipastikan, bahwa kenaikan BBM ini akan menjadi bola salju beban ekonomi rakyat. Harga semua komoditas akan mengekor kenaikan BBM, karena semua barang sangat terpaut dengan distribusi. Beban ekonomi ini akan semakin membesar yang berujung pada penggelembungan angka kemiskinan," ujar politisi Fraksi PKS ini.
Pada kenaikan BBM tahun 2012, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 persen. Sedangkan saat ini, pertumbuhan hanya 5,1persen. Pada kenaikan BBM bersubsidi kali ini, diperkirakan pada bulan Desember mendatang pertumbuhan ekonomi akan di bawah 5 persen. Dengan kondisi ini, perlu antisipasi pemerintah akan ledakan pengangguran. Pemerintah tidak boleh menutup mata jika ada Perusahaan swasta kecil menengah akan mengalami gulung tikar akibat tidak mampu menanggung biaya produksi yang semakin besar. Belum lagi jika ada tuntutan dari karyawan yang akan meminta kenaikan gaji.
"Saya meminta kepada pemerintah, untuk mewaspadai dengan cermat di semua sektor akan terjadi kemiskinan secara masif di negeri ini dalam waktu satu tahun ke depan. Dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengendalikan situasi ini untuk dapat membalikkan keadaan. Jangan rakyat selalu jadi korban akibat salah kebijakan," demikian Ma’mur Hasanuddin.
[rus]
