Kerja-kerja Jokowi Masih Berbasis Nasionalisme "Pinggiran"

Setelah menggembar-gemborkan program "blusukan", menarik investor asing dan kartu-kartu saktinya, kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkampanyekan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Di sisi lain ada fakta bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK terus menurun. Ahli ekonomi-politik dari Pusat Kajian Pancasila dan Kepemimpinan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Yudhie Haryono, mempunyai alasan mengapa kepuasan publik anjlok.

"Jawabannya adalah karena kerja itu berbasis nasionalisme karitatif atau pinggiran. Belum menyentuh persoalan subtansi dasar berbangsa dan bernegara. Maka, itu hanya solusi jangka pendek," kata Yudhie, Selasa (18/11).

Walau agak menyesatkan, katanya, kebijakan-kebijakan itu harus diperdalam dengan kebijakan substantif. Dalam kebijakan substansi itu, basisnya adalah Pancasila dan Konstitusi.

Masih menurut dia, kini ada momentum melakukan kerja konstitusional berupa renegosiasi seluruh kontrak karya, jika tak berani nasionalisasi aset strategis. Menghapus semua utang negara. Memproteksi dan mensubsidi seluruh produk dalam negeri. Menyita aset-aset koruptor dan obligor nakal. Mentradisikan nasionalisme di semua sektor pendidikan (formal, informal dan non formal) dan investasi nasional berkelanjutan.

"Ingatlah bahwa kebijakan karitatif seperti kerja 'mengobati lambung dengan kerokan', sembuh tapi sebentar. Penyakit itu akan datang lagi, lebih hebat. Karenanya obat hanya satu kebijakan nasionalisme subtantif. Itulah definisi kerja konstitusional," jelasnya.

Dia mengajak Jokowi sebagai presiden menajamkan "pena dan pikiran plus amal" dengan segera. Jika tidak, kepuasan warga negara akan meluncur ke titik nadir. Jika tidak, gelombang neoliberal akan jadi arus balik yang mencekik.

"Dan itu menyalahi janji kampanye revolusi mental sebagai usaha menghasilkan mental-mental revolusioner yang pro konstitusi, pro rakyat miskin, pro pemerataan, pro lingkungan, pro masa depan," tegasnya. [ald]