Berita

net

Politik

Islah KMP dan KIH Kemenangan Kelompok Penjual Negara

MINGGU, 16 NOVEMBER 2014 | 22:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah sepakat mengakhiri perseteruan di DPR. Namun, publik percaya islah dipicu karena sejumlah elit parpol KMP takut dosa-dosanya dibuka ke penegak hukum oleh KIH.

Begitu antara lain hasil jejak pendapat yang dilakukan Indonesia Development Monitoring. "Akhirnya publik menilai bahwa islah KMP dan  KIH adalah merupakan sarana untuk memuluskan para penjual negara," papar Direktur Eksekutive IDM, Iswan Abdullah, kepada redaksi (Minggu, 16/11).

Selain itu, katanya, publik juga menilai campur tangan asing dan cukong-cukongnya elit politiknya KMP ikut menekan agar KIH diakomodasi untuk posisi pimpinan alat kelengkapan DPR.


"Ini mengambarkan bahwa kepentingan asing sangatlah kuat untuk melahirkan UU yang memudahkan asing menguasai sektor sektor ekonomi penting seperti tambang, migas dan kekayaan maritim Indonesia," sambung dia.

Dia mencontohkan, publik menganggap gencarnya Sekjen Golkar Idrus Marham memprakarsai agar KIH diakomodir di alat kelengkapan dewan adalah untuk mengamankan kepentingan pribadi Aburizal Bakrie agar kompensasi korban Lumpur Lapindo bisa dianggarkan di APBN.

Menurut Iswan, publik menilai keaktifan Golkar dan PAN untuk mengakomodir KIH sebagai tanda kuat Gerindra dan PKS akan ditinggalkan. Hal ini bisa dibuktikan dari political behaviour chemistry para elit Golkar dan PAN yang tidak akan pernah berani berseberangan dengan pemerintah  dan memiliki karakter berkhianat.

"Contoh saja, Gus Dur dan Mega mereka khianati. Jadi Islah KMP dan KIH adalah kemenangan kelompok penjual negara," demikian Iswan.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya