Proses seleksi tertutup Direktur Utama Pertamina rentan menghasilkan orang titipan dari pihak-pihak berkepentingan, tak terkecuali pihak asing. Ada usulan, calon Dirut Pertamina ikut menjalani fit and proper test di DPR.
"Saya kira perlu aturan baru yang mengatur seleksi direktur Pertamina, misalnya melalui Komisi VII. Jadi nanti terbuka ke publik siapa calon dan panitia seleksinya, tidak seperti sekarang," kata Koordinator Serikat Pekerja Pertamina, Binsar Effendi Hutabarat, melalui sambungan telepon (Jumat, 14/11).
Diakui dia, memang kewenangan menentukan siapa dirut Pertamina ada di tangan RUPS. Tetapi sebagai BUMN terbesar yang memberikan pemasukan dari pengelolaan kekayaan alam kita bagi negara, maka sudah semestinya jajaran direksi Pertamina diisi oleh orang-orang yang punya jiwa kemandirian dan nasionalisme tinggi.
"Harus ditentukan aturan baru, dibuat konstitusi atau apa. Tidak bisa seperti sekarang, ditentukan secara politis, oleh partai, atau orang-orang yang menang. Ini perlu terobosan dari sisi aturan, perlu dibuat aturan baru," papar Binsar.
Terkait nama-nama calon dirut Pertamina yang dinyatakan lolos dan ikut seleksi selanjutnya, Binsar mempertanyakan. Bisa-bisanya, nama-nama seperti Budi Sadikin, mantan Dirut Mandiri dan Rinaldi Firmansyah yang merupakan mantan Dirut Telkom lolos seleksi padahal keduanya tidak paham dan tidak memiliki latar belakang migas.
"Masa dari bank Mandiri terus mau ngurusin migas, tidak nyambung itu. Terus ada yang dari Telkom. Udah ini tidak masuk di akal. Apa urusannya Telkom ngurusin minyak," keluh Binsar.
[dem]
