Pemerintah Diminta Transparan soal Rencana Kenaikan Harga BBM

. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, dewan tidak memiliki kewenangan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, pihaknya hanya akan mempelajari dampak daripada kenaikan tersebut.

"Kami tidak ada kewenangan terkait hal tersebut, kan pemerintah yang menanganinya," ujar Sayta di Komplek Parlemen, Jumat (14/11).

Polisi Golkar ini hanya berharap pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya dalam hal ini menaikkan BBM, harus dengan transparan. Dan diharapkan nanti tidak mengakibatkan lonjakan inflasi.

"Harusnya ada penghematan dan transparansi dalam alokasi anggara. Mampu nggak menekan melonjaknya inflasi akibat kenaikkan BBM ini," ujar Sayta.

Menurutnya, apabila benar harga BBM itu nantinya naik, harus ada dampak positif dari hal tersebut. Salah satunya yaitu program kerakyatan mengenai kemakmuran masyarakat di pedesaan juga harus diperhatikan, terutama dalam hal infrastruktur.

"Di desa-desa infrastrukturnya belum memadai, sehingga perlu diperhatikan," tambahnya.

Satya juga mengharapkan bila benar adanya kenaikan harga BBM itu, baiknya komoditas yang diatur oleh pemerintah dapat ditekan harganya, sehingga tidak meresahkan masyarakat.

"Gula, beras, pupuk, kan itu subsidi. Jangan sampai harganya melambung. Saya berpandangan supaya ditinjau lagi rencana kenaikkan itu," terangnya. [rus]