Rachmawati: Negara Kok Dijual-jual

. Pidato Presiden Joko Widodo di Forum APEC di Beijing masih jadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Ada banyak yang memuji isi pidato Jokowi tersebut. Pidato Jokowi dinilai apa adanya, langsung pada persoalan dan tidak banyak basa-basi.

Jokowi dengan gamblang menyampaikan peluang investasi pembangunan infrastruktur yang terkait konektivitas di Tanah Air. Sekitar 1500 pemimpin perusahaan terkemuka dari 21 negara di Asia Pasifik tampak antusias dengan paparan Jokowi pada forum itu.

Jokowi memberikan gambaran tentang Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dengan populasi penduduk sekitar 240 juta jiwa. Dengan jujur ia menjelaskan agenda pembangunan di Indonesia ke depan fokus pada konektivitas maritim, pembangunan 24 pelabuhan dan transportasi massal kereta api, serta pembangkit listrik 35.000 MW.

Jokowi mengundang kalangan usaha di forum APEC untuk berinvestasi dalam pembangunan di Indonesia. Jokowi menggambarkan bagaimana konektivitas antarpulau belum terbangun dengan baik sehingga ada kesenjangan harga komoditas barang di antara pulau satu dan yang lain. Ia mencontohkan harga semen di Papua yang bisa mencapai 25 kali lipat harga di Pulau Jawa.

Selain memaparkan peluang yang ada, Jokowi mengungkapkan adanya sejumlah masalah yang menghambat pembangunan di Indonesia, mulai dari birokrasi perizinan, pembebasan lahan, hingga ketersediaan listrik.

Ketua Umum Front Pelopor, Rachmawati Soekarnoputri punya penilaian lain. Menurutnya, isi pidato Jokowi sangat menyakitkan rakyat Indonesia. Jokowi menunjukkan dirinya bukan seorang presiden tetapi sebagai salesman yang menawarkan Indonesia kepada para kapitalis.

"Negara kok dijual ke pihak asing? Benar-benar menyakitkan bangsa," kata Rachma saat berbincang dengan Kantor Berita Politik sesaat lalu (Kamis, 13/11).

"Kok bisa bertindak layaknya salesman menawarkan Indonesia agar para kapitalis asing mau 'beli',"  sambung putri Proklamator Bung Karno ini.

Rachma mencontohkan program poros maritim yang ditawarkan Jokowi. Menurut dia, agenda ini jelas menabrak kedaulatan NKRI dan perjanjian Juanda.

Karena itu, Rachma meminta DPR tidak diam. DPR, menurutnya, harus mempertanyakan langkah Jokowi ini.

"Obral kepada pihak asing jelas melanggar amanat UUD 1945 Pasal 33, yang dengan tegas menyatakan bahwa bumi kekayaan alam diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," demikian Rachma, yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno.[dem]