Pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said bahwa 20 blok migas yang kontraknya akan habis tidak harus diberikan dan dikelola oleh PT Pertamina (Persero) menuai kecaman.
Aktivis 77-78 yang menjadi deklarator pendukung Jokowi di Pilpres lalu, Syafril Sjofyan mengatakan, cara pikir Sudirman bertentangan dengan Konstitusi. Pasal 33 UUD 45 dengan tegas memerintahkan, kekayaan alam dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.
"Jika masih tetap berkeinginan menyerahkan 20 kontrak termasuk Blok Mahakam kepada asing atau kepada perusahaan nasional yang dimodali oleh asing, sebaiknya Sudirman Said mengundurkan diri saja. Atau Presiden Jokowi harus segera melengserkan dan mengganti dengan menteri ESDM yang punya keberpihakan lebih kepada rakyat dan bangsa Indonesia," papar Syafril kepada kantor berita politik sesaat lalu (Selasa, 11/11).
Seharusnya, kata dia, sebagai Menteri ESDM Sudirman tidak membatasi ekspansi Pertamina sebagai perusahaan minyak pelat merah. Dia harus mendukung Pertamina bisa menjadi perusahaan yang mendunia dan menjadi kebanggaan bangsa, minimal seperti Petronas Malaysia yang mampu menyetor Rp 200 triliun lebih kepada Kerajaan Malaysia atau setara 40% APBN Malaysia. Sudirman harus ingat bahwa Pertamina saat ini hanya sanggup menyetor kurang dari Rp 10 triliun atau setara 2% dari total APBN kita.
Menurut dia, kecilnya pemasukan dari Pertamina antara lain akibat adanya mafia migas. Tidak jelas berapa pemasukan dari Petral, anak usaha peramina di Singapura. Laba dari Petral hanya diperuntukan untuk suap dan biaya politik kekuasaan. Penyebab lainnya adalah 86 % dari 137 konsesi pengelola lapangan minyak dimiliki oleh perusahaan asing seperti Chevron, Total, Conoco, Petro China dan CNOCC, sementara hanya sekitar 14 % dikelola perusahaan nasional itupun beberapa perusahaan lokal dengan pemodal asing.
Syafril mengingatkan sebelumnya Sudirman juga menunjukkan cara pikir yang melawan konstitusi. Satu minggu dilantik sebagai menteri, dia menyatakan subsidi BBM membuat rakyat malas. Kesimpulan Sudirman ini jelas-jelas melanggar konstitusi karena UU menjamin adanya subsidi.
"Menteri ESDM, menurut saya, sangat tidak cerdas alias ndableg. Jalan pikiran menteri yang satu ini distir mafia minyak," katanya.
Seharusnya, sambung Syafril, Menteri ESDM fokus terhadap penyelesaian permasalahan di hulu, bukan hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontradiktif. Bukan hanya sekadar menaikan harga BBM dengan alasan klasik yang diada-adakan, seharusnya punya terobosan kreatif supaya rakyat tidak menanggung penderitaan dengan kenaikan harga.
Sudirman katanya, harus menyusun strategi bagaimana meningkatkan lifting minyak menjadi 1,2 hingga 1,4 juta barel per hari sesegera mungkin. Selain itu, dia juga harus menurunkan cost recovery sampai 30%. Akuisisi Pertamina di tahun 2013 terhadap beberapa blok di luar negeri, dan keikutsertaan Pertamina di Blok Irak dan Aljazair harus dikejar. Hal yang sama, katanya lagi, harus dilakukan terhadap beberapa blok di dalam negeri seperti Blok Siak, Blok Pangkah dan Blok Natuna.
"Perbaiki kilang-kilang yang sudah tua termasuk storage (penyimpanan) sehingga impor bisa ditekan. Pekerjaan ini penting dilakukan disamping program membangun kilang baru," demikian Syafril.
[dem]
