Jokowi Harus Jadikan Kejagung-Polri sebagai Lokomotif Revolusi Mental

. Setelah menetapkan Jaksa Agung yang baru, Presiden Jokowi juga harus segera menetapkan pengganti Kapolri Jenderal Sutarman.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, tampilnya Jaksa Agung dan Kapolri yang baru akan mengimbangi kinerja Menkumham dan Menko Polhukam yang baru. Diharapkan para pejabat baru ini bisa bersinerji dan saling melengkapi serta tidak ada ketimpangan satu sama lain dalam membangun sistem hukum di pemerintahan baru Jokowi-JK.

Sinerji kinerja Jaksa Agung dan Kapolri baru merupakan tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan hukum pemerintahan baru. Untuk itu, tegas Neta, Jokowi-JK harus benar-benar menjadikan Polri dan Kejaksaan Agung sebagai lokomotif gerakan Revolusi Mental. Bagaimana pun Revolusi Mental tidak akan berhasil tanpa penegakan supremasi hukum. Sebab itu, Jokowi-JK dituntut untuk bisa merealisasikan gerakan Revolusi Mental tersebut lewat penataan serta perubahan di jajaran pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung.

"Agar janji di masa kampanye tersebut tidak hanya menjadi retorika," ujar Neta dalam keterangannya sesaat lalu, Selasa (11/11).

Sambung Neta, IPW berharap Jokowi-JK memilih figur profesional untuk Jaksa Agung dan Kapolri. Khusus untuk Jaksa Agung sebaiknya bukan dari kalangan partai maupun kalangan internal kejaksaan. Sehingga Jaksa Agung dan Kapolri bisa agresif memburu para pengemplang pajak, mafia pajak, mafia proyek, mafia migas, mafia hukum, dan mafia lainnya serta para koruptor yang selama ini menggerogoti kekayaan negara.

"Kejaksaan dan Polri harus diarahkan pemerintahan Jokowi-JK bisa mengimbangi dan melengkapi kinerja KPK selama ini. Sehingga ke depan para koruptor dan penjarah kekayaan negara bisa diberantas. Apa artinya Revolusi Mental jika para mafia dan koruptor masih mengkoptasi negeri ini," demikian Neta. [rus]