Berita

foto:net

Politik

KAMMI: Kenaikan Harga BBM Adalah Kompromi Pemerintah dengan Asing

JUMAT, 07 NOVEMBER 2014 | 09:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menengarai adanya tarik menarik beberapa pihak yang berkepentingan di balik rencana kenaikan harga BBM.

"KAMMI membaca muara dari kenaikan harga BBM adalah kompromi Jokowi atau JK dengan pengusaha migas asing yang ingin menguasai bisnis hilir seperti SPBU," kata Wasekjen PP KAMMI Arif Susanto dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (7/11).

Arif menambahkan, SPBU asing saat ini sudah bersiap menyerbu bisnis hilir. Dirinya khawatir mereka sudah berhasil melobi pemerintah untuk tunduk pada kepentingan asing yang ingin menguasai pasar hilir nasional dengan mencabut subsidi BBM secara membabi buta.


"Bila Jokowi dan JK komitmen pada kepentingan bangsa dan rakyat, sebaiknya pemerintah mengubah cara pandang terhadap BBM yang bukan komoditas bisnis semata. BBM harus dipandang sebagai strategi ketahanan dan menjaga kedaulatan nasional yang harus dikelola dengan sangat cermat," ujarnya.

Ketua Bidang Kajian Publik PP KAMMI Romidi Karnawan juga menambahkan, seharusnya Jokowi-JK memperbaiki tata kelola BBM dan energi nasional dengan berorientasi pada ketahanan dan kedaulatan bangsa. (Baca: Alasan Menaikkan Harga BBM Mengada-ada).

"Pemerintah harusnya memperkuat Pertamina, PGN, dan BUMN energi lainnya demi visi ketahanan dan kedaulatan bangsa. Bukan malah sebaliknya, mempersilakan sektor hulu dan hilir diliberalisasi sehingga kita tak punya kedaulatan sama sekali atas minyak, gas, dan sumber-sumber energi lainnya," ujarnya.

"Itulah mengapa KAMMI dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM yang hanya akan menyengsarakan rakyat serta merusak ketahanan dan kedulatan bangsa Indonesia. Dengan ini pula, kami menyerukan kepada seluruh kader KAMMI bersama elemen bangsa lainnya untuk menolak kenaikan harga BBM demi kesatuan dan kedaulatan NKRI yang kita cintai," tambah Romi. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya