Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersifat strategis. Karena BUMN, perusahaan pelat merah itu punya PSO (Public Service Obligation). Yaitu, penyedia bahan bakar minyak (BBM) untuk seluruh penjuru negeri.
Demikian disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, kepada Rabu malam (5/11).
Melihat nilai strategis BUMN tersebut, dia mengungkapkan, syarat Direktur Utama Pertamina mendatang harus profesional. Dia juga harus punya kompetensi dan pengalaman internasional di bidang di bidang minyak dan gas.
"Tidak harus (pernah bekerja di perusahaan) asing. Tapi harus punya kualitas dan kualifikasi dunia," tegas tokoh yang pada periode lalu duduk di Komisi Energi DPR RI ini.
Menurutnya, pengalaman dan kompetensi itu penting, mengingat Pertamina harus siap bersaing dan memenangkan kompetisi dengan perusahaan-perusahaan dunia.
Apalagi, di masa Karen Agustiawan, Pertamina masuk dalam 500 perusahaan raksasa dunia versi
Majalah Fortune. BUMN yang bergerak di sektor energi ini nangkreng di posisi 123.
Selain masuk dalam jajaran perusahaan elit dunia, Dirut Pertamina mendatang juga harus bisa mempertahankan atau bahkan melampaui prestasi Karen. Yaitu, mampu mencetak laba yang sangat bagus. "Walaupun uangnya masih diutang pemerintah," ungkapnya.
Karena prestasi tersebut, Karen sudah selayaknya dimintai pertimbangan kriteria atau sosok siapa yang tepat memimpin Pertamina. Karena Karen paling mengetahui bagaimana visi perusahaan negara itu. "Setidaknya (dirut mendatang) paham pemikiran Bu Karen," tekannya.
Meski begitu, dia mengakui ada kekurangan Karen yang harus ditutupi oleh dirut mendatang. Yaitu membangun kilang minyak. "(Pembangunan) kilang itu penting untuk memperkuat kapasitas. Karen gagal disitu," tegas Ketua DPP PDIP Bidang Energi dan Pertambangan ini.
Selain itu, syarat lain yang harus dimiliki dirut mendatang adalah berintegritas dan berjiwa nasionalis. Karena bos perusahaan pelat merah itu harus berpikir untuk memperkuat kepentingan nasional.
"Pengadaan BBM dan biaya distribusinya itu membutuhkan dana Rp700 triliun dalam setahun. Artinya ini kalau tidak dikelola dengan benar, ampun bisa kacau. Makanya harus orang berintegritas dan nasionalis," imbuhnya.
Untuk mendapatkan figur yang memenuhi syarat tersebut, dia tidak mempersoalkan kalau pemerintah melibatkan pihak luar atau perusahaan yang konsen di bidang tes psikologi dan kepemimpinan. Nanti akan dinilai apakah calon tersebut punya kapasitas untuk menjadi seorang CEO.
"Supaya tidak ada kolusi," demikian politikus senior yang akrab Bambang Pacul ini.
[zul]
