Karti, warga Sukamulya 2, Kelurahan Harapan Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat, bergegas ke Kantor Pos Ibukota di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Bersama dua tetangganya, perempuan berkerudung hitam itu menenteng map merah. Ia pun menapaki anak tangga menuju pintu kaca. Di mana loket penukaran Kartu Sakti Jokowi? tanyanya kepada Deden, satpam di pintu masuk kantor pos.
Di sini. Loket 39 sampai 43,†kata Deden sambil menunjukkan loket yang dimaksud. Letaknya hanya beberapa meter dari tempat Karti berdiri.
Karti sempat ragu melihat konÂdisi loket untuk mendapatkan KarÂtu Sakti. Tak terlihat ada anÂtrean orang di muka kelima loket. Bahkan, loket itu tak ditunggui petugas.
Sehari sebelumnya, Senin (3/11), Karti menyaksikan di layar televisi Presiden Jokowi melunÂcurÂkan Kartu Sakti. Belum beÂranÂjak dari meja satpam, Karti memÂbuka map yang dibawanya.
IsiÂnya fotokopi KTP, kartu keÂluarga (KK), hingga surat keteraÂngan tiÂdak mampu yang dibuatÂnya unÂtuk memperoleh Kartu PerÂlinÂduÂngan Sosial (KPS).
Ia juga meÂngeÂluarkan KPS yang disimpan di dompet. Saya simpan baik-baik di dompet biar nggak hiÂlang,†ujarnya.
Kartu berwarna emas itu diÂdaÂpatnya tahun lalu saat pemerintah henÂdak membagi-bagikan BanÂtuan Langsung Sementara MaÂsÂyaÂÂrakat (BLSM). BLSM dikuÂcurÂkan setelah pemerintah SBY meÂnaikkan harga BBM Juni 2013.
Selain untuk mendapatkan dana tunai dibagi-bagikan lewat kantor pos, KPS bisa dipakai unÂtuk mencairkan dana Bantuan SisÂwa Miskin (BSM) maupun membeli beras untuk warga misÂkin (raskin).
Karti ingin segera memperoleh Kartu Sakti dengan menukarkan KPS yang dipegangnya. MakaÂnya, sehari setelah peluncuran KarÂtu Sakti, dia bergegas ke kanÂtor pos Pasar Baru. Tahun lalu, dia mencairkan dana BLSM di tempat ini.
Setelah berbicara panjang meÂngenai kelengkapan persyaratan yang dibawanya untuk memÂperÂoleh Kartu Sakti, Karti melonÂtarÂkan pertanyaan kapan loket diÂbuka. Belum ada informasi,†kata Deden menjawab pertanyaÂan Karti.
Raut wajah Karti berubah sekeÂtika. Ia terlihat kecewa. Berkas-berkas yang dibawanya dimaÂsukÂkan lagi ke dalam map. Begitu juga KPS, disimpan lagi ke domÂpet. Dua tetangganya yang meÂnÂdampingi membujuk segera meÂninggalkan kantor pos.
Usai mengucapkan terima kaÂsih kepada Deden, mereka keluar dan mencegat angkutan umum yang melintas.
Sepanjang kemarin, Deden meÂngungkapkan, banyak warga yang datang ke mejanya untuk meÂnanyakan pengambilan Kartu Sakti. Jawaban sama seperti diÂsampaikan kepada Karti. Ia beÂlum mendapat informasi dari ataÂsannya mengenai pembukaan loÂket Kartu Sakti.
Deden memperkirakan, tak lama lagi loket dibuka. Ia pun suÂdah bersiap menghadapi memÂbludaknya warga yang datang, seperti terjadi ketika pembagian dana BLSM tahun lalu.
Acep Djuanda, Humas dan Protokol Kantor Regional 4 Pos InÂdonesia membenarkan, loket penukaran KPS dengan Kartu Sakti belum dibuka. Ia menjÂeÂlasÂkan, peluncuran kartu itu di kanÂtor pos Pasar Baru Senin lalu haÂnya simbolis. Loket baru akan diÂbuka Jumat, 7 November.
Kemarin (Senin, 3/11) hanya simulasi sekaligus simbolasi,†ujar Acep.
Saat ini, kata Acep, Pos IndoÂnesia sedang melakukan simulaÂsi agar terjadi penumpukan warÂga yang akan mengambil Kartu SakÂti. Ia berkaca kepada pembaÂgian dana BLSM tahun lalu.
Rencananya, dalam sehari kanÂtor pos Pasar Baru hanya meÂlaÂyani dua kelurahan di Jakarta PuÂsat. Warga dijadwalkan datang ke kantor pos agar tak terjadi antrean panjang. Kantor pos akan meÂngiÂrim undangan kepada warga agar datang pada hari yang sudah diÂtentukan. Pos Indonesia, kata Acep, sudah memegang data keÂluarga yang akan menerima Kartu Sakti.
Dengan pola seperti itu, Acep yakin proses penukaran KPS deÂngan Kartu Sakti akan berÂlangÂsung tertib dan cepat. Kemarin (Senin) sudah siÂmuÂlasi. PelaÂyaÂnan satu orang, kuÂrang dari lima menit,†pungÂkasÂnya.
Kantor Pos Buka Loket Model TellerLayani Pencairan Dana Bantuan Kartu SaktiHumas dan Protokoler RegioÂnal 4, Pos Indonesia, Acep DjuanÂda, meÂnyatakan, di kantor pos akan terÂsedia loket khusus untuk mengamÂbil dana bantuan KeÂluarga SeÂjahÂtera yang besarnya Rp 400 ribu. Ia meÂnyebutnya ruang elektronikâ€.
Bisa diambil atau ditabung. Baiknya ambil sesuai kebutuhan, sisanya ya jadi tabungan. Kalau dulu (BLSM) kan langsung cair semua,†ujar Acep.
Untuk mendapatkan Kartu SakÂti guna mencairan dana banÂtuan, penerima perlu datang ke kantor pos. Di kantor pos, peneÂrima menukarkan Kartu PeÂrÂliÂnÂduÂngan Sosial (KPS) yang pernah diberikan untuk mengambil dana BLSM di era pemerintah SBY. PeÂnÂerima juga perlu memÂperÂsiapkan kartu identitas mulai dari KTP hingga Kartu Keluarga.
Di kantor pos, penerima meÂngamÂbil nomor antrean lalu meÂnunggu dipanggil ke loket yang disediakan. Di loket, petugas akan memeriksa nomor KPS deÂngan daftar penerima. Jika dataÂnya cocok, petugas akan meÂmÂbeÂrikan tiga Kartu Sakti dan satu kartu SIM handphone yang sudah diÂlengÂkapi program SMS
banking. Setelah menerima Kartu Sakti, penerima bisa langsung ke loket untuk pengambilan dana. Di loket ini, petugas akan meminta nomor Kartu Sakti, kartu SIM dan kartu identitas. Kartu Sakti akan dipinÂdai. Setelah data cocok, penerima bisa mengambil seluruh dana maupun hanya sebagian.
Ruang elektronik itu kita beÂkerja sama deÂngan pihak bank, ya model
teller begitu,†terangnya.
Rencananya, kata Acep, ruang elektronik itu akan terus buka untuk melayani pemegang Kartu Sakti. Loket khusus ini akan diÂbuka hingga kantor cabang Pos Indonesia di seluruh wilayah.
Ia memastikan, program Kartu SakÂti tidak akan tumpang-tindih dengan program Kartu Jakarta PinÂtar (KJP) yang diterbitkan PeÂmeÂrintah Provinsi DKI Jakarta mauÂpun kartu Badan PenyeÂleÂngÂgara Jaminan Kesehatan (BPJS).
Untuk KJP, kata dia, tetap berÂjalan dan diberikan kepada siswa-siswi di Jakarta. Sedangkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dananya untuk disimpan orangtua. Untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) suÂdah bersifat lebih universal. Bisa dipaÂkai di mana pun. Sementara kartu BPJS masih bersifat terÂritorial.
Kartu KIS bisa berobat di ruÂmah sakit se-Indonesia, makanya sakti. Tapi saya kurang kompeten menjawab soal tumpang tindih, itu urusan menteri,†katanya.
Bawa Surat Miskin, Bisa Daftar Untuk Dapatkan Kartu SaktiWendy, warga Pasar Baru, terÂlihat serius menatap poster yang ditempel di depan loket 39, KanÂtor Pos Pasar Baru, Jakarta PuÂsat. Poster itu berjudul Era baru peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu†dengan gambar Presiden JokoÂwi dan Wapres Jusuf Kalla. Di meja loket yang kosong itu, WenÂdy pun mencatat informasi yang di poster di buku yang diÂbawanya.
Mengaku sebagai pensiunan perusahaan asing, roda ekonomi keluarga Wendy sedang berÂhenÂti berputar. Pasalnya, dana tunÂjaÂngan hari tua yang diperÂolehÂnya sudah menipis. Melihat raÂmai-ramai program Keluarga SeÂjahtera, dia berharap bisa menÂjadi pesertanya. Sekarang saya butuh bantuan pemerinÂtah,†ujar pria tua itu.
Selama ini, Wendy mengaku beÂlum pernah merasakan banÂtuan pemerintah. Saat peÂmeÂrinÂtah Yudhoyono membagi-baÂgiÂkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dia masih bekerja. Kini, usianya sudah menginjak 60 taÂhÂun. Ia sudah berusaha menÂcari kerja sesudah pensiun namun tak ada yang menerima.
Apakah Wendy bisa mÂeÂnikÂmati program baru ini? Humas dan Protokoler Regional 4, Pos InÂdonesia, Acep Djuanda, meÂnyÂatakan2, mereka yang belum terdata pemerintah sebagai warÂga miskin, punya kesempatan itu program Keluarga Sejahtera dan mendapatkan Kartu Sakti.
Caranya, mengurus surat misÂkin di tingkat desa atau keluÂraÂhan, dan membawa surat terÂseÂbut ke kantor pos pemberi peÂlaÂyaÂnan program.
Misalnya WenÂdy tadi, bisa datang ke sini (Kantor Pos Pasar Baru) dengan bawa surat misÂkin,†ujar Acep.
Acep mengatakan, Pos IndoÂnesia memiliki data warga misÂkin se-Indonesia calon penerima Kartu Sakti. Datanya merujuk keÂÂpada penerima Kartu PerlinÂduÂngan Sosial (KPS) yang diterÂbitkan pemerintah Yudhoyono.
Setiap tahun kita
update, kan ada yang meninggal, orang misÂkin baru, dan mereka yang meÂnoÂlak bantuan,†jelasnya.
Menurut dia, jumlah peneriÂma Kartu Sakti mencapai 15,5 juta jiwa. Kalau surat miskin coÂcok dengan data kami, pasti dapat tiga kartu ini. Termasuk, mereka yang kartu KPS-nya hilang, bisa diproses, katanya.
Acep mengungkapkan, proÂgÂram Keluarga Sejahtera yang diÂluncurkan Jokowi tak jauh berÂbeda dengan KPS di era SBY. Bedanya, kini sudah mengÂguÂnaÂkan sistem elektronik. MaÂkÂsudÂnya, penerima bantuan diÂbuÂkaÂkan rekening bank untuk meÂnamÂpung dana bantuan dari peÂmeÂrintah. Penerima bantuan akan diberikan kartu Anjungan TuÂnai Mandiri (ATM) untuk mengambil dana.
Selain itu, penerima juga diÂberikan kartu SIM khusus. DeÂngan kartu itu, penerima baÂnÂtuan bisa mengecek dana maÂsuk, saldo maupun informasi lainnya. Mirip-mirip SMS banÂking,†sebut Acep. ***