DPR Harus Tolak Kebijakan Jokowi Naikkan Harga BBM

DPR RI diminta berhenti berseteru. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Pitih (KMP) harus baikan dan bekerja maksimal mengawasi program pemerintahan Presiden Jokowi.

Salah satunya adalah, menolak rencana Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat ini.

"Semestinya DPR sudah harus bekerja bukan berkelahi. Banyak yang menjadi pekerjaan rumah DPR seperti menolak kenaikan BBM yang akan menyengsarakan rakyat," kata Sekretaris Jenderal Front Gerakan Aktivis Indonesia (Fraksi), Andi Awal Mangantarang dalam keterangannya, Selasa (4/11).

Ia juga mengungkapkan, DPR harus melakukan hak interpelasi terkait hitung-hitungan pemerintah yang tidak transparan soal kalkulasi harga BBM.

"Berapa batas harga kewajaran jika menang harus naik? Hal lain mestinya DPR mengawasi dan memprotek jangan sampai kenaikan BBM titipan investasi asing di Indonesia," tegas Andi.

Fraksi adalah koalisi aktivis yang tergabung dari Poros Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (Poros BEM-I), Ikatan Lembaga Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia (ILMAISPI), Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI), Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA), Eksponen Lintas Aktivis Se-Indonesia Timur, dan Pergerakan Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (PMPHI). [rus]