Berita

ilustrasi/net

Politik

Tuduhan KIH Didasarkan pada Logika Dangkal

SENIN, 03 NOVEMBER 2014 | 10:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tuduhan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengatakan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) haus kekuasaan didasarkan pada logika yang sangat dangkal.

Menurut Presidium Pemuda Indonesia, Ahmad Fanani, tujuan partai politik tentu saja untuk merebut kekuasaan. Dalam kompetisi politik, perebutan kekuasaan itu sah dan bukan sesuatu yang tabu. Itu telah dipraktikkan sejak zaman Yunani atau bahkan sebelumnya hingga hari ini.

"Buktinya, PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan juga PPP semuanya berorientasi kekuasaan. Kalau tidak mau berebut kekuasaan, ya partainya harus diubah menjadi ormas,” ujar Fanani dalam perbincangan dengan redaksi.


Partai politik, menurut Fanani, memiliki fitrah haus kekuasaan. Modus perjuangannya adalah merebut kekuasaan, memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat luas, dan mempertahankannya agar tidak jatuh pada kekuatan politik lain.

Hal yang perlu digarisbawahi, sambungnya, perebutan kekuasaan itu harus dilakukan sesuai dengan konstitusi, UU, dan aturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan itulah yang diharapkan dapat menertibkan setiap proses kompetisi dalam demokrasi.

"Apa yang dilakukan KMP itu sah. Apalagi yang mereka perjuangkan itu hanya pimpinan MPR, DPR, dan AKD. Kalau itu dianggap salah, maka Jokowi-JK yang merebut kursi presiden dan seluruh kabinetnya juga salah. Itu lebih haus kekuasaan dibanding KMP,” kata dia lagi membandingkan.

Dalam konteks itu, Fanani berpendapat bahwa KIH sah merebut posisi-posisi strategis di Parlemen. Namun manuver KIH harus tetap taat dalam koridor konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bila hal-hal itu itu dilanggar, haus kekuasaan yang mereka pertontonkan sungguh sangat memalukan. [dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya