DPR Tandingan Manuver Pengalihan Isu Kenaikan BBM

Pembentukan pimpinan DPR tandingan yang diprakarsai parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai sebagai manuver untuk mengalihkan isu kenaikan BBM yang rencananya akan dilakukan waktu dekat ini.

Bukan tidak mungkin, manuver yang sudah terang-terangan melabrak konstitusi negara ini merupakan bagian dari ketidakmampuan Pemerintahan Jokowi-JK untuk menjelaskan ke publik perihal rencana kenaikan BBM.

Demikian disampaikan Presiden Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (Persira) Fuad Bachmid kepada sesaat lalu (Jumat, 31/10).

Fuad melihat ketidakmampuan Pemerintahan Jokowi-JK menjelaskan alasan kenaikan BBM akibat ketidakmampuan anggota kabinet kerja dalam merespon kritik publik terkait masalah defisit APBN. Menteri ESDM, Sudirman Said dan Menteri BUMN, Rini Soemarno, adalah menteri yang paling bertanggungjawab.

Dia membandingkan, saat kenaikan BBM di Pemerintahan SBY-Boediono periode lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM, Jero Wacik dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan selalu kompak dalam mengelola kritik itu sebagai bahan intropeksi dalam mengeluarkan solusi cerdas berkaitan dengan kenaikan BBM. Bahkan Dahlan Iskan membangun komunikasi intens dengan DPR untuk mencari kesepahaman dalam, begitupun juga dengan pers dan kelompok civil society.

"Nampaknya Presiden Jokowi tidak punya konsep yang strategis dalam memberdayakan kabinetnya untuk terjun langsung menyelesaikan dinamika terkini," pungkas Fuad.