Romahurmuziy: Komentar Prabowo Offside!

. Para ketua umum yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) ramai-ramai hadir di Muktamar Jakarta yang diselenggarakan kubu Suryadharma Ali (SDA) di Hotel Sahid Jakarta, kemarin (Kamis, 30/10).

Usai menghadiri acara, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menilai Muktamar VIII PPP di Jakarta sah karena sesuai dengan AD/ART partai. Selain Prabowo, kubu KMP yang hadir adalah, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Anis Matta dan Amien Rais.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy mengatakan, baru kali ini petinggi partai lain ramai-ramai berkomentar soal keabsahan Muktamar PPP. Lepas dari usia berpolitiknya, ada masalah serius dalam pemahaman mereka tentang berpartai.

"Mereka jelas tidak membaca dan memahami bahwa berdasarkan Pasat 23 Ayat (3) UU 2/2008 tentang Parpol, Menkumham hanya memiliki waktu 7 hari sejak pendaftaran perubahan susunan kepengurusan untuk memutuskan. Jadi keputusan Menkumham 28 Oktober itu bukan tiba-tiba, tapi memang perintah UU," ujar dia dalam keterangannya, Jumat (31/10).

Menurut Romahurmuziy, komentar para petinggi parpol tersebut melanggar ketentuan Pasal 12 huruf c UU 2/2008 yaitu hak parpol adalah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

"Pernyataan mereka yang menyoal keabsahan sebuah Muktamar PPP adalah offside serta tidak menjunjung etika pergaulan parpol. Atas nama UU kami meminta agar mereka urus rumah tangganya sendiri, bukan rumah tangga orang," tegasnya.

Pendapat mereka tentang PPP, sambung Romahurmuziy, tidak ada nilai hukumnya karena yang berhak menentukan sah tidaknya sebuah perubahan kepengurusan, menurut UU, bukan elit parpol lain, melainkan menteri yang kewenangannya sudah diatribusikan oleh undang-undang dalam hal ini Menkumham RI.

Terakhir Romahurmuziy menambahkan, kesemua intervensi parpol lain bisa terjadi karena memang diundang resmi oleh 'ketua umum-nya' sendiri.

"Tidak pernah dalam sejarah 41 tahun PPP, petinggi parpol lain diberi kesempatan bicara di muktamar. Tapi di 'Muktamar Jakarta', itu terjadi. 'PPP for sale' mungkin itu yang lebih tepat menggambarkan gaya SDA menjual PPP secara menyedihkan. Dengan kejadian ini, untuk kesekian kalinya, PPP diserahkan batang lehernya ke KMP hanya untuk menuruti ambisi politiknya," tutupnya. [rus]