Survei LSI: Naikkan BBM, Dukungan ke Jokowi Turun Drastis

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan Kabinet Kerja menghadapi sejumlah masalah pelik yang diwarisakan oleh pemerintahan sebelumnya SBY-Boediono, salah satunya soal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Demikian disampaikan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar saat konfrensi pers temuan terbaru survei LSI di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, kemarin (Kamis, 30/10).

Menurut temuan LSI, Jokowi-JK dan kabinetnya dihadapkan persoalan berat soal dilema menaikkan harga BBM. Jika tetap menaikan harga BBM, maka dukungan masyarakat kepada Jokowi akan turun drastis.

Rully membeberkan sebanyak 51,20 persen publik akan menyalahkan Presiden Jokowi atas kenaikan harga BBM. Sementara itu, hanya 32,40 persen dari publik yang menyalahkan DPR jika BBM naik.

"Merosotnya dukungan ini terutama datang dari kelas ekonomi menengah bawah 'wong cilik'. Pada pilpres 2014 lalu. kalangan ini merupakan basis utama pendukungnya (Jokowi-JK)," beber Rully

Sebagaiman diketahui, dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengisyaratkan untuk menaikan harga BBM bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Kenaikan harga BBM juga sebagai solusi mengurangi beban fiskal dalam APBN akibat subsidi BBM yang terlampau tinggi.

"Presiden Jokowi dan kabinetnya harus punya alternatif kebijakan yang lain soal BBM untuk menghindari kekecewaan publik. Sebanyak 51,20 persen publik akan menyalahkan Jokowi jika dinaikan harga BBM," demikian Rully.

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia yang juga dilengkapi penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. [rus]