Berita

jokowi-rini sumarno/net

Politik

KPK Didesak Tangkap Menteri Bermasalah

JUMAT, 31 OKTOBER 2014 | 00:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keluarga Besar Marhaenis (KBM) mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bersih dari orang-orang yang dicurigai terindikasi tindak pidana korupsi. Karena itu, KMB akan mengawal penangkapan delapan nama calon menteri yang masuk dalam daftar kuning dan merah sebagaimana diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Komitmen kami adalah pemerintahan Jokowi-JK yang bersih. Karena itu, pernyataan KPK saat pelantikan kabinet yang menegaskan akan menangkap delapan nama yang masuk dalam daftar kuning dan merah akan kita dukung," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis Fachruddin kepada wartawan di Jakarta (Kamis, 30/10).

Fachruddin meyakini KPK telah memiliki bukti awal yang kuat terkait nama-nama yang dimasukannya dalam daftar kuning dan merah. Pasalnya, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak akan gegabah memberikan rekomendasi kepada Jokowi agar tidak memilih nama-nama itu menjadi menteri.


"Kita terus mendorong KPK agar bisa membuktikanya pada publik. Siapakah delapan nama itu, tersangkut kasus apa?" tekannya.

Pengungkapan nama-nama yang masuk daftar kuning dan merah KPK sangat penting. Karena dengan begitu, keresahan para calon menteri yang gagal masuk kabinet kerja akibat tanda merah dan kuning KPK bisa dihilangkan.

"Mereka tentu bertanya-tanya, apakah nama mereka masuk dalam daftar KPK atau tidak. Mereka tentu tidak ingin namanya tercemar jika pengungkapannya tidak dilakukan secepatnya. Agar publik tenang dan pemerintah juga bisa fokus bekerja," tambah Sekjend KBM, Yulianto W. Rahardjo, di tempat yang sama.

Pembentukan kabinet Kerja Jokowi-JK menuai polemik. Salah satunya terkait dengan tetap masuknya nama yang mendapatkan catatan merah dari KPK. Nama Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi salah satu nama dari jajaran kabinet yang disorot. Pasalnya Rini sempat diperiksa dalam kasus BLBI oleh KPK.

Sebelumnya, Anggota DPR RI, Tubagus Hasanuddin, juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap nama-nama menteri jika ada yang mendapat catatan kuning dan merah. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah.

"Malaikat sekalipun akan kita jebloskan ke penjara kalau bersalah. Saya mohon dengan hormat kepada Pak Abraham Samad (Ketua KPK), yang mengalir darah tentara, ayahnya tentara, tunjukkan merahmu. Kalau ada benar stabilo merah, segera tangkap, bongkar saja," paparnya politisi PDI Perjuangan di Gedung DPR Jakarta, baru-baru ini.[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya