Berita

net

Politik

Lagi, Relawan Jokowi Tolak Kabinet Kerja

KAMIS, 30 OKTOBER 2014 | 22:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabinet kerja bentukan Presiden Joko Widodo jauh dari harapan. Figur menteri yang dipilih memiliki cacat hukum dan kepanjangan para mafia.

Demikian disampaikan Relawan Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Kebangsaan (Kompak) saat melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian BUMN, Jakarta (Kamis, 30/10). Sebagai relawan yang telah berjuang mati-matian memenangkan pasangan Jokowi-JK, mereka mengaku kecewa dengan kabinet kerja.

"Ini tidak pantas disebut-sebut Kabinet kerja, melainkan Kabinet bagi-bagi kursi atas intervensi mafia," teriak seorang pengunjuk rasa dengan pengeras suara.


Mereka menolak Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN pilihan Jokowi. Pasalnya, Rini disebut-sebut sosok yang cacat hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus Sukhoi dan BLBI.

Selain Rini, massa aksi juga menolak delapan Menteri lainnya, seperti Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri KKP Susy Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri ESDM Sudirman Said, Menko Perekonomian Sofyan djalil, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri.

Dalam orasinya, massa mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengganti sembilan nama tersebut sebagai Menteri dan meminta KPK dan penegak hukum lainnya untuk memeriksa orang-orang yang diduga melakukan korupsi.[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya