. Langkah Polri yang bertindak cepat menangkap dan menahan Muhammad Arsad (MA) alias Imen (24), tersangka penghinaan terhadap Presiden Jokowi patut diapresiasi.
Namun, dalam memproses kasus penghinaan terhadap Jokowi, elit Polri jangan bersikap diskriminasi, tebang pilih, dan bernuansa cari muka atau untuk membuat pencitraan.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, dalam memproses kasus penghinaan pada Jokowi, Polri tidak profesional dan cenderung tebang pilih. MA remaja miskin yang bekerja sebagai buruh kipas sate dengan cepat ditangkap dan ditahan. Sebaliknya, dua tersangka Obor Rakyat yang juga dituduh menghina Jokowi hingga kini belum ditahan.
"Ketika elit Polri bersikap diskriminatif dan hanya berani menangkap MA dan tidak berani menangkap tersangka Obor Rakyat, sesungguhnya elit Polri sudah mempermalukan dirinya sendiri maupun institusinya, elit-elit Polri sudah memperburuk citra institusinya di hadapan kalayak luas," ujar Neta dalam keterangannya, Kamis (30/10)
Manurutnya, sikap elit Polri yang diskriminatif ini hanya akan mempermalukan Jokowi sebagai korban dan sebagai presiden. Publik bisa menuding bahwa Jokowi lah di balik semua ini, yang memerintahkan penangkapan terhadap MA.
Untuk itu Jokowi harus segera turun tangan dan segera memerintahkan elit-elit Polri menuntaskan kasus Obor Rakyat, dengan cara melakukan penyitaan peralatan kerja, kantor, percetakan dan lainnya serta memasang police line agar barang bukti kasus Obor Rakyat tidak hilang atau dirusak. Selain itu memeriksa semua personil yang terlibat, mulai dari redaksi, desainer, pracetak, percetakan, terutama pihak yang membiayai tabloid tersebut.
Jelas Neta, kasus Obor Rakyat lebih berat ketimbang kasus MA. Kasus Obor Rakyat bukan semata-mata pelanggaran pemilu, lebih dari itu Obor Rakyat sudah menyebarkan isu SARA, memecah belah umat, menyudutkan Jokowi dan menyebar kebencian.
Ia menambahkan, Jokowi yang membawa Revolusi Mental jangan membiarkan elit-elit Polri mempermainkan hukum, dengan bersikap diskriminatif dan hanya berani mengorbankan rakyat kecil. Sebagai presiden yang membawahi Polri, Jokowi sangat bertanggungjawab untuk membenahi Polri dan memerangi sikap diskriminatif yang dipertontonkan elitelit Polri ke masyarakat.
"Jika elit Polri tak kunjung menuntaskan kasus Obor Rakyat, Jokowi harus segera mengevaluasi kepemimpinan Polri, termasuk segera mengganti Kapolri (Jenderal Sutarman)" demikian Neta.
[rus]
