Kenaikan harga BBM hanya berdampak kecil terhadap defisit transaksi berjalan. Sementara sebenarnya masih ada cara-cara yang lebih cerdas dari sekadar menaikkan harga BMM.
Menurut ekonom senior DR. Rizal Ramli, ada sejumlah pertanyaan penting yang harus dijawab oleh Presiden Joko Widodo dan tim ekonomi di Kabinet Kerja sebelum memutuskan kenaikan harga BBM.
Misalnya, mengapa di saat harga minyak mentah dunia turun dari 110 dolar AS per barel menjadi 80 dolar AS per barrel, pemerintah mau menaikkan BBM dalam negeri?
Juga, apakah adil menaikkan BBM tetapi tidak berani memberantas mafia migas yang merugikan negara puluhan trilliun rupiah? Padahal, di masa kampanye lalu, Jokowo kerap mengatakan dirinya akan memberantas segala macam mafia, termsuk mafia migas.
“Apakah adil menaikkan harga BBM tapi tidak berani dan tidak bisa menekan biaya
cost recovery yang merugikan negara lebih dari Rp 60 trilliun? Apakah adil menaikkan harga BBM, sementara negara membayar subsidi bunga obligasi BLBI Rp 60 trilliun per tahun kepada pemilik bank kaya sampai 20 tahun yang akan datang?†tanya Rizal Ramli lewat akun Twitternya,
@ramlirizal malam ini (Rabu, 29/10).
Mantan Menko Perekonomian yang sekarang bertugas sebagai Panel Ahli PBB itu juga bertanya, apakah adil menaikkan harga BBM, sementara pemerintah tidak melakukan langkah konkret membangun fasilitas pengolahan yang dapat mengurangi biaya produksi BBM sebesar 50 persen, plus menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Rizal Ramli juga menyinggung tentang kemungkinan kenaikan harga tarif listrik dalam waktu dekat. Untuk hal ini, Rizal Ramli mengatakan, salah urus PT PLN menjadi salah satu sebab penting di balik kenaikan harga tarif listrik itu. Kalau PLN menggunakan batubara sebagai sumber energi pembangkit listri, maka biaya produksi listrik hanya 6 sen per kW. Sementara, PLN merugi karena membeli dan menyewa ratusan diesel yang boros solar sehingga harga produksi listrik naik menjadi 30 sen per kW.
Jadi, Rizal Ramli menyimpulkan, kalau memang ingin melakukan revolusi mental, maka seharusnya pemerintah mengubah cara memandang persoalan BBM. Bukan sekadar melihat peroslan di hilir berupa harga BBM yang dinilai masih dapat dinaikkan.
Tetapi, juga melihat ke persoalan hulu yang berkaitan dengan penyebab krisis BBM di dalam negeri. Empat persoalan utama di sektor minyak dan gas, sebutnya lagi, pertama mafia migas yang berpraktik dengan bebas, diikuti KKN di kalangan pengusaha yang mendapatkan hak khusus dengan anasir di dalam tubuh pemerintahan yang memiliki bentukan kepentingan dengan kebijakan umum di sektor migas. Penyebab keempat, sambungnya adalah
cost recovery BBM.
[dem]
