Berita

Politik

Perbaikan Jalan dan Drainase Bisa Merusak Gerbang dan Bukit Gunung Padang

SELASA, 28 OKTOBER 2014 | 23:40 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Perbaikan jalan dan drainase di sepanjang jalan dari Warung Kondang hingga ke lokasi Situs Gunung Padang memunculkan kegelisahan. Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) menilai kegiatan yang juga dilakukan di dalam area kawasan 29 hektar cagar budaya Situs Gunung Padang itu bisa merusak area gerbang masuk dan badan bukit situs Gunung Padang yang saat ini tengah diteliti.

"TTRM menyampaikan klarifikasi bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan TTRM, dan tidak terkait dengan aktifitas penelitian dan pendampingan masyarakat yang dilakukan TTRM," kata arsitektur peneliti TTRM Chaedar Saleh dalam surat elektroniknya kepada redaksi (Selasa, 28/10)

Perbaikan jalan dan drainase tentu saja bermanfaat baik bagi kelancaran transportasi bagi pengunjung maupun pihak lain yang berkepentingan dengan situs Gunung Padang. Namun, muncul kegelisahan karena kegiatan tersebut antara lain dilakukan di area 1 (gerbang masuk di depan area parkir bawah) dan area 2 (badan bukit, level ticketing situs) dengan cara sembarangan tanpa pendampingan arkeolog.


Menurut dia, jika dikaitkan dengan pertimbangan ekonomi maka perbaikan jalan dan drainase yang dilakukan di area 1 perlu dikaji kemanfaatannya secara sosial budaya lokal bagi konsep ekologis dan kemasyarakatan. Sebab secara kasat mata pembangunan dilakukan dengan menggunakan alat berat, backhoe, dan tanpa papan petunjuk yang jelas mengenai apa yang sedang dibangun.

Sedangkan di area 2, kegiatan dilakukan dengan menggunakan alat berat padahal berdasarkan analisa awal lokasi tersebut masih menyimpan potensi temuan berupa teras-teras berundak yang terus menurun hingga sungai Cimandiri. Sehingga penggunaan alat berat tanpa pengawasan arkeolog berpotensi menghilangkan tautan konteks artefak (jika tersingkap oleh alat berat), dan bahkan bisa merusaknya.

"TTRM akan menyampaikan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait mengenai dasar dan maksud kegiatan tersebut, agar pelaksanaannya tidak menghilangkan konteks arkeologi, dan tetap menjaga ekologi lingkungan dan sosial budaya lokal setempat," demikian Chaedar Saleh.[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya