Tindaklanjuti Calon Menteri Bermasalah untuk Tangkal Anggapan KPK Berpolitik

. Presiden Jokowi diminta tidak memilih orang bermasalah jadi menteri, dan KPK harus segera memproses nama-nama yang diberi tanda merah dan kuning.

Ketua Presidium Indonesia Justice Care (IJC) Indra, SH. MH mengatakan Jokowi-JK dipilih dengan berjuta harapan untuk Indonesia yang lebih baik, bersih dan sejahtera. Janji-janji kampanye pilpres lalu akan terefleksi dalam pembentukan kabinet dan pemilihan menteri.

"Saatnya membuktikan komitmen bersih Jokowi-JK. Saatnya membuktikan koalisi tanpa syarat. Buktikan komitmen mewajibkan menteri tidak boleh merangkap jabatan di partai. Oleh karena itu Jokowo-JK tidak boleh ragu untuk mencoret nama-nama bermasalah," tegas Indra kepada , Kamis (23/10).

Menurutnya, legitimasi Jokowi-JK ada pada rakyat Indonesia yang akan mendukung dan membelanya selagi mereka tidak ingkar dengan janji kampanyenya. Oleh karena itu jangan takut rongrongan pihak-pihak berkepentingan yang memaksakan nama-nama bermasalah. Masih sangat banyak anak bangsa yang berkualitas, berkomitmen baik dan bersih yang layak mendampingi Jokowi-JK membangun Indonesia lebih baik.

Politisi PKS ini menambahkan, hal lain yang tidak kalah penting dalam hingar bingar penyusunan kabinet adalah penyataan Ketua KPK Abraham Samad yang pada intinya menerangkan tanda merah dan kuning adalah orang-orang diduga bermasalah yang sangat mungkin apabila dipaksakan jadi mentri maka kemungkinan usia tugasnya tidak akan lama, karena berpotensi jadi tersangka.

"Pernyataan Ketua KPK tersebut sangatlah serius. Oleh karena itu saya mendesak Jokowi-JK tidak memilih nama-nama tersebut, dan juga mendesak KPK jangan hanya memberikan rekomendasi alias tanda merah. KPK juga harus segera menindaklanjuti nama-nama tersebut pada tahap penyelidikan/penyidikan," ungkap Indra.

"Saya percaya KPK profesional, tapi apabila KPK tidak memproses nama-nama berlabel merah tersebut, maka saya khawatir akan muncul anggapan KPK hanya berpolitik dan menjadi alat politik untuk menjegal dan menggolkan calon mentri tertentu," tambah mantan anggota DPR ini. [rus]