Sidarto Danusubroto: Seleksi Calon Menteri, Sebaiknya Jokowi Ikuti Rekomendasi KPK

Presiden Jokowi dinilai tidak melanggar urusan Ketatanegaraan karena melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon menteri.

”KPK dan PPATK dilibatkan itu kan hanya melihat calon men­teri agar tidak terlibat kasus ko­rupsi, sehingga yang dipilih nanti orang bersih dan profesional,’’ kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Sidarto Da­nu­subroto, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik Presiden Jokowi yang me­libatkan Komisi Pem­be­ran­tasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam me­nyeleksi menteri.

“Nama yang ada tak perlu di­kirim-kirim ke KPK karena akan mempengaruhi urusan keta­ta­ne­ga­raan,” ujar Fadli Zon, di Ge­dung DPR/MPR, Jakarta,  Senin (20/10).

Sidarto Danusubroto selan­jut­nya mengatakan, wajar saja Pre­siden Jokowi menanyakan ke­pa­da  KPK dan PPATK  menge­nai calon menteri itu.

”Jika’itu tidak dilakukan, akan ada beban besar bagi Jokowi nan­tinya. Sebab, kalau sudah men­jadi menteri, ternyata orang itu ber­masalah, itu nanti jadi be­ban ke­pada Jokowi,”  papar bekas Ke­tua MPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa itu saja alasannya, se­hing­ga perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon menteri?
Ekspektasi rakyat kepada Pre­siden Jokowi sangat tinggi, se­hingga harus memilih orang-orang yang bersih dan merakyat da­lam kabinetnya. Jokowi harus mampu membangun kabinet yang bersih. Tidak terlibat ko­rup­si. Kalau semua menteri ber­sih, bisa langsung tancap gas be­kerja tanpa harus berurusan de­ngan KPK nantinya.

Anda menilai ini positif?
Ya. Saya nilai positif  itu. Se­bab, Jokowi  menyerahkan nama-na­ma calon menteri itu kepada KPK dan PPATK. Itu satu lang­kah yang postif dari Jokowi. Itu me­nunjukkan bahwa beliau ingin ka­binet yang dibangun ini dari orang-orang profesional dan ber­sih. Menurut saya itu satu itikad yang baik.

Apa saran Anda untuk Jo­kowi dalam menentukan ka­binet­nya?
Saran saya sebaiknya memang Jo­kowi mengikuti apa yang dire­ko­mendasikan KPK terkait de­ngan calon menterinya. Sebab, Jo­kowi sudah meminta KPK dan PPATK menelusuri jejak rekam para pembantunya. Bila dalam rekomendasi KPK dan PPATK itu ada nama-nama yang berma­sa­lah, sebaiknya itu tak dima­suk­kan dalam kabinet.

Apa Anda optimistis peme­rin­tahan Jokowi berhasil ke de­pan?
Ya. Saya melihat pemerintahan Jokowi-JK dengan cara pandang op­timistis bukan saja karena me­reka memberikan harapan baru. Se­bab,  tahu bagaimana ke­kua­sa­­an itu diperlakukan.

Apa harapan Anda?
Karena cara pandang yang saya gunakan adalah apresiatif-op­ti­mistik terhadap pemerintahan Jo­ko­wi-JK ke depan, tentu saja saya berharap tidak ada lagi dikotomi antara kekuasaan dan rakyat be­rupa abdi kekuasaan atau pelayan rakyat. Karena tujuan kekuasaan ne­gara adalah ditujukan sepe­nuh­nya unuk kepentingan setiap war­ga­nya.

Bagaimana prospek peme­rin­tahan Jokowi-JK ke depan de­ngan parlemen dikuasai KMP?
Politik itu dinamis ya. Petanya hari ini begitu, tapi ke depan saya op­timistis bahwa peta itu bisa ber­ubah dalam dua bulan ke depan.

Apa ada menteri dari PPP?
Semua serba mungkin ya. Itu mung­kin saja. Tapi kita tunggu saja.

Nama-nama calon menteri su­dah beredar, apakah nama da­ri PDI Perjuangan itu sudah akurat?
Saya kira nama-nama yang su­dah beredar itu benar. Tapi kita tunggu saja pengumumannya.

O ya, bagaiman tanggapan Anda mengenai pesta rakyat menyambut Jokowi-JK?
Kita saksikan ketika Jokowi-JK usai proses pelantikannya di MPR lalu bergerak menuju Istana Merdeka hadir di tengah-tengah lautan massa yang bersuka-cita. Fakta itu merepresentasikan bah­wa kekuasaan yang diemban ti­dak memiliki jarak dengan rakyat.

Apa itu terlihat di pidato­nya?
Ya.  Pidatonya di MPR dan Ista­­na mengindikasikan hal yang sa­ma. Ada spontanitas dan cen­de­rung menghindari formalitas yang kaku. ***