Suryadharma Ali: Dukung Jokowi, Romy Salah Tafsir Keputusan Dari Mbah Maimoen...

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tidak percaya  Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair telah meminta agar bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mendukung pemerintah Jokowi-JK.

”Itu tafsir yang salah.  Setahu sa­ya, beliau (Maimoen Zubair) ti­dak seperti itu dalam meng­ambil keputusan. Jadi ada hal yang per­lu diluruskan,’’ kata Suryadharma Ali, di Jakarta, kemarin.  

Seperti diketahui, Ketua Umum  PPP hasil Muktamar Sura­baya, Romahurmuziy telah mengumumkan bergabung de­ngan KIH untuk mendukung pe­merintah Jokowi-JK.

Kemudian Presiden Jokowi sudah sepakat bersama partainya, PDI Perjuangan akan menerima PPP masuk dalam kabinet. Na­mun, masalah posisi menteri yang diinginkan partai tersebut be­lum dibahas lebih lanjut.

Menurut politikus PDIP, Aria Bima, semua itu bergantung pada ke­putusan Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair yang akrab disapa Mbah Mun.

”Posisinya belum, masih me­nunggu Mbah Mun,” kata Aria di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Suryadharma Ali selanjutnya mengatakan, dukungan resmi PPP ke Prabowo Subianto meru­pa­kan produk Rapimnas, sehing­ga perubahan itu tidak bisa di­ubah ketua umum.        

”Untuk mengubah hasil ter­se­but maka harus melalui Rapim­nas atau rapat yang tingkatnya di atas Rapimnas.  Tidak bisa diubah oleh omongan pribadi dari pe­ting­gi PPP,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bukankah itu diputuskan da­lam Muktamar di Sura­ba­ya?
Perubahan koalisi tidak bisa di­ubah oleh ketua umum, apalagi ke­tua umum palsu. Saya juga ti­dak bisa asal menyatakan PPP pin­dah koalisi. Itu harus melalui forum yang sah. Mekanismenya tidak bisa melalui rapat harian. Strata hukumnya terlalu rendah. Koalisi bisa diubah oleh Ra­pim­nas, Mukernas atau Muktamar.

Apa sudah ada permintaan dari Jokowi mengenai menteri ?
Setahu saja belum ada. Pak Jo­kowi belum meminta kepada saya. Lagipula itu kan hak pre­ro­gatif Presiden, sehingga boleh menunjuk siapa saja menjadi mem­bantunya di kabinet. Bah­kan, jika sudah memastikan orang­nya. Beliau tidak perlu me­min­ta izin dari ketua umum partai.

Apa Anda ada komunikasi de­ngan Jokowi?
Saya sering melakukan ko­mu­ni­kasi melalui telepon dengan beliau. Seingat saya dua sampai tiga kali. Itu berlangsung sebelum Muktamar PPP di Surabaya. Ko­munikasi hanya sebatas itu saja. Ti­dak ada pertemuan secara lang­sung di antara kami.

Apa saja yang dibicarakan?
Nanti saja akan saya jelaskan. Yang jelas, saya tidak mem­bi­ca­ra­kan posisi menteri di kabinet pe­merintahan Pak Jokowi.

Kubu Romahurmuziy sudah mendaftarkan struktur PPP ke Ke­menkumham, ini bagai­ma­na?
Kalau dari sisi kelembagaan bo­leh-boleh saja. Tidak ada ma­sa­lah. Tapi saya yakin Kemen­kumham tidak akan menerima. Ka­rena ada keputusan Menkum­ham yang menyatakan, untuk pe­nyelenggaraan Muktamar atau pe­rubahan kepengurusan tidak da­lam kondisi konflik dari kedua belah pihak. Yaitu pihak saya dan pi­hak Romy (Romahurmuziy) ha­rus islah. Jadi. Kalau Ke­men­kumham meresmikan Romy se­ba­gai ketua umum dan pengu­rus­nya. Itu aneh bin ajaib.

Apa yang Anda lakukan?
Kami sudah mengirimkan surat kepada Kemenkumham perihal pemberitahuan tentang tidak sah­nya Muktamar PPP di Surabaya, dan permohonan penolakan ter­hadap pendaftaran dan penge­sah­an hasil Muktamar VII itu. Kami berharap Kemenkumham bisa me­ngabulkan permohonan ka­mi.  ***