Rachmawati Soekarnoputri: Sikap Politik Saya Tidak Berubah, Ingin Rakyat Tetap Sejahtera

Presiden Jokowi dinilai tidak independen dalam menentukan menterinya. Buktinya, presiden ketujuh Indonesia itu tidak menepati janjinya mengumumkan kabinet sehari setelah dilantik.

“Jokowi tidak bisa independen, tetap hanya sebagai petugas partai, sehingga tidak komitmen dalam mengumumkan kabinet­nya,’’ kata Ketua Front Pelopor  Perjuangan, Rachmawati Soekar­noputri, ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Saat ditanya molornya pengu­muman  itu karena Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan catatan merah ter­hadap delapan calon menteri,  Rach­mawati mengatakan, masa­lah itu tinggal diganti, sehingga bisa diumumkan 21 Oktober lalu seperti dijanjikan sebelumnya.

“Lagipula ini lucu. Yang ber­sangkutan saja belum jelas bersihnya karena diduga terlibat dalam kasus busway, tapi kenapa calon menteri minta rekomendasi ke KPK dan PPATK,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

KPK sudah bilang tidak ada dugaan korupsi yang melibat­kan Jokowi, kenapa Anda terus ngotot?
Saya akan terus mendesak dan warning keras kepada KPK. Saya ingin menyadarkan KPK bahwa ada kesalahan dari dalam diri me­reka. KPK tidak lengkap dalam melakukan proses pemeriksaan. Pelapor kasus Jokowi tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh KPK. Sedangkan saksi pe­lapor dan yang lain diperiksa.

Anda sebelumnya mendesak agar pelantikan Jokowi  ditun­da, tapi tetap dilaksanakan yang dihadiri hampir semua anggota MPR serta sejumlah kepala negara lain, ini bagai­mana?
Itu sekadar seremonial saja.  Se­benarnya rakyat menunggu  bagai­mana pemerintahan baru ini me­nyelesaikan persoalan besar yang di ha­dapi bangsa ini. Dalam pi­dato Jo­kowi pertama sebagai Pre­siden itu, saya tidak melihat tersirat bisa mem­perbaiki ma­salah bangsa. Jadi  itu sekadar pidato tanpa makna.

Bukankan dalam pidato itu ada ajakan bekerja, bekerja, dan bekerja serta bergotong-royong untuk membawa bang­sa ini menjadi negara maju?
Kalau sebagai pemimpin seha­rusnya bisa memberikan arahan, tujuan, akan dibawa kemana negara ini. Tapi saya melihat ti­dak ada dalam pidato itu.  Orien­tasinya tidak jelas akan dibawa kemana bangsa ini.

Rakyat begitu mencintai Jokowi, makanya usai dilantik langsung disambut dengan pesta rakyat, ini bagaimana?
Itu kan mobilisasi massa, apa­lagi masyarakat disuguhi segala macam hiburan. Itu namanya doang pesta rakyat, tapi itu pes­tafora. Di tengah keprihatinan rak­yat sekarang ini, pendukung Jokowi pestafora.

Anda  terus mengkritisi Jokowi?
Politik saya tidak berubah dari dulu. Saya berpikir secara ideo­logis kemana bangsa ini harusnya bermuara. Tujuannya agar rakyat itu sejahtera.

Apa Anda mengkritik Joko­wi atas kemauan sendiri atau diminta orang lain?
Tidak ada campur tangan Koalisi Merah Putih (KMP) saat saya mengkritisi Jokowi. Begitu juga saat saya melaporkan kasus dugaan korupsi Jokowi dan dugaan kepemilikan rekening di luar negeri.

Ini murni ide saya sendiri. Ti­dak ada campur tangan atau do­rongan dari pihak lain.

Serangan Anda ke Jokowi be­gitu keras, apakah ini cara untuk menjatuhkan pemerin­ta­han Jokowi nantinya?
Tujuan saya ingin menciptakan pemerintahan bersih. Saya sudah melihat kondisi yang sangat mem­prihatinkan. Maka kami mem­punyai kekuatan moral un­tuk melakukan koreksi kepada para penegak hukum, yang me­nurut pengamatan saya mencoba bermain politik.

Ada yang menanggap sera­ngan Anda itu hanya fitnah, ini bagaimana?
Saya bukan fitnah dan menga­da-ada. Tapi kami, Front Pelopor dan Progres 98 mempunyai data-data yang bisa dipertang­gung­jawabkan keabsahannya. Tapi tidak dilanjutkan oleh pene­gak hu­kum. Ini kan sangat aneh.

O ya, adakah komunikasi dengan petinggi Koalisi Merah Putih?
Komunikasi berjalan dengan baik. Tentu bukan baru-baru ini saja saya komunikasi. Dari awal sudah banyak bicara dengan Pra­bowo Subianto mengenai nasib bangsa ke depan. Karena kami mempunyai kesamaan dalam mempertahankan kons­titusi kita. Landasan visi, misi dan ideologis sama. ***