Balas Jasa ke Hendropriyono dan Luhut, Dimana Revolusi Mental Jokowi?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan melupakan atau mengabaikan konsep Revolusi Mental yang dikumandangkannya saat kampanye Pilpres 2014, dalam memilih menteri.

"Esensi dari Revolusi Mental adalah penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi dan bebas dari kolusi maupun nepotisme," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya, Kamis (23/10).

Sayangnya, ujar Neta, Jokowi seakan mulai mengabaikan esensi Revolusi Mental tersebut. Setidaknya hal ini terlihat dari diangkatnya menantu Hendropriyono (Brigjen Andika Perkasa) sebagai Paspampres. Lalu diangkatnya menantu Luhut Panjaitan (Kolonel Inf Maruli Simanjuntak) sebagai Dan Grup A Paspampres.

"Hendropriyono dan Luhut adalah tim sukses Jokowi. Sepertinya ada upaya
balas jasa yang dilakukan Jokowi terhadap kedua jenderal purnawirawan
itu," terangnya.

Padahal sebelumnya, sambung Neta, Jokowi menekankan konsep politiknya adalah koalisi tanpa kompensasi atau balas jasa.

"Saya berharap ke depan, dalam menyusun kabinetnya, Jokowi konsisten dengan cita-cita Revolusi Mental. Sehingga tidak terjebak pada nepotisme dan upaya balas jasa. Dengan demikian Jokowi bisa membangun kabinet yang profesional. Konsep bekerja untuk bekerja bisa berjalan efektif dan maksimal," ungkapnya.

Ia menambahkan, hanya sikap konsisten pada Revolusi Mental, upaya penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, dan pemerintahan bebas kolusi maupun nepotisme, bisa dilakukan dengan tegas dan konsisten.

"Selama ini penegakan hukum belum berjalan maksimal. Mafia hukum masih bercokol menggerogoti negeri dengan kolusi dan nepotisme. Jika kabinet dibangun dengan nepotisme dipastikan Jokowi akan ewuh pakewuh dalam mengontrol kinerja menterinya dan penegakan hukum tidak akan pernah berjalan maksimal. Untuk itu Jokowi harus konsisten dengan Revolusi Mental-nya, terutama dalam penyusunan kabinet," demikian Neta. [rus]