Dimana Hak Prerogatif Jokowi?

. Tarik ulur kepentingan menjadi alasan utama Presiden Jokowi membatalkan pengumuman nama-nama menteri kabinetnya kemarin. Jokowi juga tersandera oleh kepentingan parpol pendukung pada pilpres lalu.

"Konflik atau tarik menarik kepentingan yang sangat tajam. Ini fakta yang tak bisa disangkal, JK punya gerbong, Megawati Soekarnoputri punya gerbong, Jokowi punya gerbong dan gerbong yang disebut sebut sembilan taipan," kata dosen ilmu politik UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang), Kamis (23/10).

Jokowi mestinya sudah menuntaskan urusan menteri dengan mengunakan hak prerogatif tanpa dibayang-bayangi oleh kekuatan yang mencoba untuk  melakukan intervensi. Jokowi harus menyelesaikan secepatnya persoalan kementerian supaya pemerintahan sudah bisa take off dan mengeksekusi program-program yang sudah dijanjikan ke masyarakat.

Ipang menjelaskan, ekpektasi rakyat terhadap Jokowi begitu tinggi, itu adalah esensi yang harus dijawab oleh pemerintahan Jokowi. Artinya, Jokowi harus mendamaikan antara ekpektasi dengan kenyataan. Jokowi harus segera mengumumkan susunan kementeriannya supaya cepat bekerja, kalau ditunda lagi, ini membuktikan Jokowi tersandera kepentingan yang coba memaksakan nama menteri dari gerbong sembilan taipan.

"Ini bisa jadi warning bagi Jokowi," ungkapnya.

Menurutnya, penetapan nama menteri tarik ulur terus karena benturan keras kepentingan, sepertinya masih ada nama menteri yang masih belum clear ataupun pergantian dan penambahan nama.

"Seharusnya sudah diumumkan sehingga kabinet bisa bekerja. Jokowi juga pernah mengatakan pengumuman nama mentri sebelum pelantikan, tapi sampai tadi malam masih ditunda," tandas Ipang. [rus]