. Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai cukup berhasil dalam menjaga transisi dan iklim demokrasi Indonesia. Penilaian ini pun datang dari dunia internasional.
Namun penilaian diprediksi akan berbalik 180 derajat jika DPR RI tetap menolak mesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada langsung yang dikeluarkan SBY.
Demikian disampaikan oleh peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa saat menyampaikan temuan terbaru surveinya, di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Selasa (21/10).
"Sebanyak 72.24 persen publik menilai bahwa baik atau buruknya kinerja 10 tahun Presiden SBY di bidang politik dan demokrasi tergantung nasib Perppu Pilkada Langsung," kata Ardian.
Menurut temuan LSI, jika SBY berhasil menggolkan Perppu Pilkada dalam sidang paripurna DPR Januari 2015 mendatang, maka publik akan menilai baik legacy SBY di bidang politik.
Sebagaimana diketahui, reaksi keras publik domestik dan internasional membuat SBY gerah dan melakukan langkah politik dengan mengeluarkan Perppu. Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, otomatis telah membatalkan UU. No.22/2014 yang mengatur Pilkada oleh DPRD. Dan Perppu No.2/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga secara otomatis membatalkan UU No. 23/2014.
"Namun kedua Perppu di atas masih potensial ditolak DPR, khususnya Perppu Pilkada Langsung. Karena mayoritas DPR masih dikuasai oleh koalisi partai pendukung pilkada oleh DPRD. Diterima atau ditolaknya Perppu pilkada langsung berefek langsung pada penilaian publik terhadap reputasi dan legacy SBY," beber Ardian.
Makanya jika Perppu tersebut ditolak oleh DPR, maka SBY dinilai meninggalkan legacy yang buruk dalam bidang politik dan demokrasi di Indonesia. Hanya 16.92 persen publik yang menyatakan legacy SBY tidak tergantung nasib Perppu.
Survei ini dilakukan melalui
quick poll pada tanggal 17 hingga 19 Oktober 2014. Survei menggunakan metode
multistage random sampling dengan 1200 responden dan
margin of error sebesar +/- 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. Lembaga milik Denny JA juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD dan
in depth interview.
[rus]
