Jokowi, Pilihlah Menteri ESDM yang Merdeka dari Kepentingan Asing!

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berencana mengumumkan susunan kabinetnya sehari setelah pelantikan. Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energi Studies (IMES) Erwin Usman berharap khusus untuk menteri ESDM, Jokowi mengangkat orang yang merdeka dari kepentingan modal asing dan berani menegakkan Konstitusi dalam tata kelola ESDM kita.

"Jangan mengangkat orang-orang yang pernah duduk sebagai menteri maupun pejabat birokrasi di ESDM, Pertamina, BP Migas, SKK Migas, Petral dan BUMN sektor ESDM. Ini penting untuk memutus rantai sindikasi mafia migas," ujar dia dalam pesan elektroniknya kepada (Minggu, 19/10).
 
Tidak melibatkan aktor birokrasi lama dan bagian dari sistem tata kelola ESDM yang saat ini amburadul dan berwatak neolib merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan migas nasional. Diantara orang lama yang tidak layak menjabat menteri ESDM, sebut Erwin, adalah Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Raden Priyono, R Sukhyar, Karen Agustiawan, Ari Sumarno, Sugiharto, Hanung Budya, Iwan Ratman, dan Hari Karyuliarto.

Selain itu, penting juga bagi Jokowi mengangkat menteri ESDM bukan dari CEO korporasi migas atau tambang asing. Sebab melalui tangan-tangan mereka penguasaan modal asing di sektor ESDM, baik dalam seven sisters, kontrak karya maupun PKP2B, telah menyebabkan kedaulatan negara atas sumber daya alam hilang, ketergantungan pada modal asing, penghancuran lingkungan hidup yang masif, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta tiadanya blue print pengembangan ESDM yang bisa jadi jembatan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Diantara orang-orang yang tidak layak tersebut adalah CEO Sheel Indonesia, Darwin Silalahi, Taslim Z Yunus, maupun Presiden IPA, CEO Medco dan juga mantan BP-VICO, Lukman Mahfoedz.

"Tentu keberanian mereka menghadapi mafia migas sangat diragukan," kata Erwin.

Sebaliknya Jokowi harus menempatkan figur yang punya skema tegas memberantas mafia migas sebagai menteri ESDM. Selain itu, figur tersebut juga harus mampu menegakkan Pasal 33 UUD 1945 dalam tata kelola migas nasional, menjadikan migas untuk kemakmuran rakyat, serta berani vis a vis dengan kelompok yang gemar mendorong liberalisasi sektor migas, seperti yang terjadi saat ini. Meski demikian, Erwin enggan menyebut siapa sosok yang memiliki kriteria-kriteria ini.

"Jokowi tentu dapat memilih kandidat yang tepat, dari sekian daftar yang tersedia," pungkasnya.[dem]