Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

Demokrat: Pemerintahan Baru Harus Perhatikan Sistem Pertahanan

SABTU, 18 OKTOBER 2014 | 05:41 WIB | LAPORAN:

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diminta dapat lebih memerhatikan sistem pertahanan negara, seperti apa yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, dalam 10 tahun terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membangun pertahanan Indonesia dengan baik. Menurutnya, tidak sedikit dana APBN yang digelontorkan untuk memperkuat alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Presiden yang baru harus memerhatikan sektor ini. Kalau perlu dana untuk pertahanan ditambah," jelasnya dalam diskusi bertema 'Satu Dasawarsa Catatan Untuk Indonesia: Politik Kebijakan Hankam dan Komitmen Revitalisasi Alutsista dan Postur Pertahanan Indonesia' di Cheese Cake Factory, Cikini, Jakarta (Jumat, 17/10).


Pohan menambahkan, pemerintahan SBY secara bertahap telah menaikkan dana untuk sistem pertahanan negara.

"Sekitar Rp 97 triliun untuk memperkuat pertahanan. Terbesar sepanjang sejarah bangsa ini berdiri," ungkapnya.

Selain itu, SBY juga telah meningkatkan kesejahteraan para prajurit. Menurutnya, akan percuma jika peralatan tempur canggih namun para prajurit tidak mendapatkan sesuatu yang layak.

"Yang tidak kalah penting adalah the man behind the gun. Di mana para prajurit harus mendapatkan kesejahteraan yang layak," tegas Pohan yang juga mantan anggota Komisi I DPR. [why]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya