Dalam pidato berjudul Nawaksara yang disampaikan di depan MPRS pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Sukarno menegaskan pandangannya mengenai peristiwa penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira muda yang dikenal dengan nama Gerakan Satu Oktober 1965 atau Gestok.
Pidato Bung Karno itu ditolak oleh MPRS. Dan sebagai jawaban atas penolakan itu Bung Karno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal dengan judul Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah atau Jas Merah pada tanggal 7 Agustus 1966. Bung Karno dicopot dari jabatan presiden dan segala hak politiknya dibungkam lewat Tap MPRS XXXIII/1967.
Menurut putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, tampaknya situasi yang sedang terjadi kini pun memiliki kemiripan dengan situasi yang digambarkan Bung Karno menjelang peristiwa Gestok di dalam pidato Nawaksara itu.
Menurut Bung Karno, kata Rachma kepada redaksi, ada tiga penyebab peristiwa Gestok. Pertama, kelihaian kelompok Neo Kolonialisme Imperialisme (Nekolim). Kedua, "keblingernya" pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketiga, ada sejumlah oknum yang tidak beres di dalam negeri.
"Saat ini pun situasinya tidak jauh berbeda. Yaitu, ada intervensi asing, negara-negara kapitalis dan
proxy-nya. Kemudian, keblingernya pimpinan PDI Perjuangan, dan adanya antek-antek kaum neolib di dalam negeri," ujar Rachmawati.
Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu, rezim yang baru di bawah kepemimipinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mendesain Indonesia demi kepentingan konstitusi yang berjiwa liberal, dan mengarah menjadi negara federalis. Apalagi, bila Dewan Perwakilan Daerah diperkuat, tata kelola ekonomi
free market liberalism menentang pasal 33 UUD 1945, dan kedaulatan politik mengikuti kebijakan ekonomi liberal.
"Artinya, bohong besar rezim baru nanti menjalankan Tri Sakti, melainkan hanya slogan mengelabui rakyat dengan jargon-jargon kerakyatannya. Walhasil, Indonesia tanpa negara,
stateless tinggal nama," ujarnya sembari mengajak para pencinta Tanah Air untuk turun tangan membela negara.
[ald]
