Berita

foto:presidenri.go.id

SBY Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Soka Jepang

SELASA, 14 OKTOBER 2014 | 16:55 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Jelang lengser pada 20 Oktober ini, Presiden SBY menerima gelar Doctor Honoris Causa bidang pendidikan dan kebudayaan dari Universitas Soka, Jepang. Penganugerahan gelar disampaikan langsung oleh Rektor Yoshihisa Baba di Istana Negara, Jakarta, Selasa siang (14/10).

"Penganugerahan gelar kehormatan doktor dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ini direkomendasikan oleh Bapak Daisaku Ikeda, pendiri Universitas Soka, karena menghargai jasa-jasa dan prestasi yang telah Yang Mulia Bapak Presiden berikan kepada masyarakat, terutama menghormati budi pekerti," ujar Yoshihisa Baba.

Presiden SBY mengapresiasi pemberian gelar ini. Indonesia, ujar SBY, akan mencapai 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045. Visi Indonesia pada masa itu adalah demokrasi yang kuat dan stabil, ekonomi berkeadilan, dan peradaban yang lebih baik. Hal itu tidak dapat tercapai jika tidak ada peningkatan pendidikan dan kebudayaan.


Pendidikan merupakan salah satu prioritas sejak awal pemerintahan SBY, dengan mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan sesuai amanat konstitusi. "Dan dengan tumbuhnya perekonomian kami, maka anggaran pendidikan pun terus meningkat setiap tahun," jelas SBY.

Sejak tahun 1989, Indonesia telah menetapkan 9 tahun wajib belajar. "Sekarang kami menetapkan target universal, yaitu 12 tahun pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas," tambah Kepala Negara ini.

Pendidikan menjadi hal yang penting. Salah satu alasannya karena pendidikan adalah cara paling efektif untuk memberantas kemiskinan. Masyarakat menengah ke bawah di Indonesia punya masalah finansial untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Maka dari itu, pemerintah mempromosikan program 'Bidik Misi' yang merupakan beasiswa untuk masyarakat tidak mampu yang berprestasi. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan khusus untuk sekolah-sekolah untuk memperbaiki fasilitas pendidikannya.

Di sisi lain, kebudayaan juga merupakan kunci dalam pembagunan nasional. "Ketahanan dan kesatuan nasional Indonesia hanya dapat maju dalam lingkungan dimana semua kelompok etnis dapat berkembang bersama, perbedaan dirayakan, dan pluralisme dianut," ujar SBY.

Kebudayaan yang kuat berarti pemahaman yang kuat atas nilai-nilai bersama, tradisi, dan cara hidup. "Di Indonesia, mengamankan kebudayaan kami sama pentingnya dengan mengamankan lingkungan. Ini adalah bagian dari identitas nasional. Dan mengamankan kebudayaan kami tidak datang dengan sendirinya, atau dari pemerintah saja. Ini harus dilakukan secara sistematis oleh semua institusi terkait," Presiden menuturkan.

Dunia saat ini menghadapi sejumlah isu global, seperti perubahan iklim, konflik etnis, hingga ekstrimisme. Menurut SBY, pendekatan kebudayaan dan solusi lokal dapat menjadi jawabannya. Dalam isu perubahan iklim, Indonesia telah memberikan dukungan dengan menularkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti memperlakukan alam sebagai warisan yang harus dilestarikan. Secara harmonis masyarakat Indonesia tinggal bersama lautan, hutan, matahari dan bumi yang merupakan bagian dari warisan alam.

"Maka dari itu, saya menyampaikan bahwa bagi masyarakat Indonesia, mengamankan lingkungan dari bahaya perubahan iklim adalah suatu keharusan," demikian SBY dilansir dari laman presidenri.go.id. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya