Berita

ilustrasi korea utara dan korea selatan/net

Global

Lewat Pembentukan Federasi, Reunifikasi Dua Korea Bisa Dicapai

SELASA, 14 OKTOBER 2014 | 13:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Korea Utara baru saja merayakan 34 tahun gagasan Kim Il-sung soal pendirian Democratic Federal Republic of Koryo sebagai solusi untuk mencapai reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan pada Jumat pekan lalu (10/10).

Perayaan itu menandai pemaparan gagasan reunifikasi yang diusulkan Kim Il-sung dalam Kongres Keenam Partai Pekerja Korea pada 10 Oktober 1980 lalu.

Dalam usulannya, Kim mendorong terbentuknya federasi antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan nama Democratic Federal Republic of Koryo. Dalam usulan juga ditekankan, kendati dibangun federasi dan pemerintahan unifikasi nasional, namun kedua Korea masih tetap dapat mempertahankan ideologi dan sistem sosial masing-masing.


"Perbedaan ideologi dan sistem sosial telah ada di utara dan selatan selama hampir tujuh dekade dan mereka melestarikan sistem sosial masing-masing. Dalam situasi ini, usulan untuk mencapai reunifikasi dengan formula federal adalah yang paling realistis untuk menyatukan kembali negara secara adil dan namai sesuai dengan apa yang kehendak, keinginan, dan kepentingan seluruh bangsa," kata pernyataan dari juru bicara Intitut Pelucutan Senjata dan Perdamaian dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang dirilis pada Rodong Sinmun dan dikutip Kawan Korea (Senin, 13/10).

Meskipun belum terealisasi, namun gagasan Kim Il-sung itu dapat dipandang sebagai salah satu upaya Korea Utara untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan demi mencapai reunifikasi nasional dengan damai.

Gagasan serupa kemudian dilanjutkan oleh puteranya yang meneruskan tahta, Kim Jong-il. Salah satu bentuknya terlihat dalam keterlibatan Kim pada Deklarasi Bersama Utara-Selatan pada 15 Juni 2000 lalu. Kesepakatan itu merupakan satu-satunya formula reunifikasi yang mendapat dukungan penuh bukan hanya dari Korea tapi juga dari masyarakat internasional.

Walaupun pada akhirnya kesepakatan itu tidak berjalan mulus, namun semangat reunifikasi yang sama dilanjutkan oleh pemimpin Kim Jong-un saat ini.

Sayangnya, dalam pernyataan yang sama disebutkan bahwa upaya reunifikasi yang dilakukan Korea Utara menghadapai sejumlah rintangan. Salah satuya adalah sikap Korea Selatan yang kerap menggangkan konsep penyatuan dua Korea dengan absorpsi.

"Mereka (pemerintah Korea Selatan) tertarik untuk menginternasionalkan masalah reunifikasi yang merupakan urusan internal, setelah keluar dengan varietas 'teori unifikasi'," sambung pernyataan itu.

Kebijakan Korea Selatan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Park Geun-hye pun dinilai tak lepas dari teori unifikasi melalui absorpsi tersebut.

"Ia sengaja mengkaitkan reunifikasi Korea dengan unifikasi Jerman di arena PBB," jelas pernyataan.

Alih-alih mencapai reunifikasi yang diharapkan, langkah tersebut justru dapat mengembalikan dua Korea pada hubungan yang konfrontatif.

"Jika pemerintah Korea Selatan benar-benar tertarik untuk melakukan reunfikasi, mereka tidak harus menjajakan masalah luar negeri, tetapi menjelaskan penderiannya soal apakah mereka bisa menanggapi diskusi nasiobal soal isu reunifikasi dengan formula federal dan konfederasi yang disetujui utara dan selatan, dan mulai menjalani itu," tegas pernyataan yang sama dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya