ilustrasi korea utara dan korea selatan/net
Korea Utara baru saja merayakan 34 tahun gagasan Kim Il-sung soal pendirian Democratic Federal Republic of Koryo sebagai solusi untuk mencapai reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan pada Jumat pekan lalu (10/10).
Perayaan itu menandai pemaparan gagasan reunifikasi yang diusulkan Kim Il-sung dalam Kongres Keenam Partai Pekerja Korea pada 10 Oktober 1980 lalu.
Dalam usulannya, Kim mendorong terbentuknya federasi antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan nama Democratic Federal Republic of Koryo. Dalam usulan juga ditekankan, kendati dibangun federasi dan pemerintahan unifikasi nasional, namun kedua Korea masih tetap dapat mempertahankan ideologi dan sistem sosial masing-masing.
"Perbedaan ideologi dan sistem sosial telah ada di utara dan selatan selama hampir tujuh dekade dan mereka melestarikan sistem sosial masing-masing. Dalam situasi ini, usulan untuk mencapai reunifikasi dengan formula federal adalah yang paling realistis untuk menyatukan kembali negara secara adil dan namai sesuai dengan apa yang kehendak, keinginan, dan kepentingan seluruh bangsa," kata pernyataan dari juru bicara Intitut Pelucutan Senjata dan Perdamaian dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang dirilis pada
Rodong Sinmun dan dikutip
Kawan Korea (Senin, 13/10).
Meskipun belum terealisasi, namun gagasan Kim Il-sung itu dapat dipandang sebagai salah satu upaya Korea Utara untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan demi mencapai reunifikasi nasional dengan damai.
Gagasan serupa kemudian dilanjutkan oleh puteranya yang meneruskan tahta, Kim Jong-il. Salah satu bentuknya terlihat dalam keterlibatan Kim pada Deklarasi Bersama Utara-Selatan pada 15 Juni 2000 lalu. Kesepakatan itu merupakan satu-satunya formula reunifikasi yang mendapat dukungan penuh bukan hanya dari Korea tapi juga dari masyarakat internasional.
Walaupun pada akhirnya kesepakatan itu tidak berjalan mulus, namun semangat reunifikasi yang sama dilanjutkan oleh pemimpin Kim Jong-un saat ini.
Sayangnya, dalam pernyataan yang sama disebutkan bahwa upaya reunifikasi yang dilakukan Korea Utara menghadapai sejumlah rintangan. Salah satuya adalah sikap Korea Selatan yang kerap menggangkan konsep penyatuan dua Korea dengan absorpsi.
"Mereka (pemerintah Korea Selatan) tertarik untuk menginternasionalkan masalah reunifikasi yang merupakan urusan internal, setelah keluar dengan varietas 'teori unifikasi'," sambung pernyataan itu.
Kebijakan Korea Selatan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Park Geun-hye pun dinilai tak lepas dari teori unifikasi melalui absorpsi tersebut.
"Ia sengaja mengkaitkan reunifikasi Korea dengan unifikasi Jerman di arena PBB," jelas pernyataan.
Alih-alih mencapai reunifikasi yang diharapkan, langkah tersebut justru dapat mengembalikan dua Korea pada hubungan yang konfrontatif.
"Jika pemerintah Korea Selatan benar-benar tertarik untuk melakukan reunfikasi, mereka tidak harus menjajakan masalah luar negeri, tetapi menjelaskan penderiannya soal apakah mereka bisa menanggapi diskusi nasiobal soal isu reunifikasi dengan formula federal dan konfederasi yang disetujui utara dan selatan, dan mulai menjalani itu," tegas pernyataan yang sama dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
[mel]
