Berita

ilustrasi bendera palestina di tengah puing-puing bangunan di Gaza/net

Dunia

Secara Simbolis, Parlemen Inggris Akui Palestina Sebagai Negara

SELASA, 14 OKTOBER 2014 | 12:02 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Inggris menggelar pemungutan suara soal keputusan untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada Senin (13/10).

Pemungutan suara itu diikuti oleh 286 dari 650 anggota parlemen Inggris. Hasil pemungutan suara menunjukkan, 274 anggota parlemen sepakat bahwa pemerintah Inggris harus mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang hidup berdampingan dengan Israel.

Pengakuan itu penting sebagai bentuk kontribusi Inggris untuk menghidupkan kembali proses perdamaian kedua negara yang macet.


"Tujuannya sangat sederhana, berdasarkan keyakinan bahwa pengakuan negara Palestina, di samping negara Israel akan menambah tekanan untuk menghasilkan solusi kedua negara yang dinegosiasikan dan dapat membawa prosepek yang lebih dekat untuk membuahkan hasil," kata salah seorang anggota parlemen, Jack Straw.

Kendati demikian, hasil keputusan pemungutan suara parlemen itu bersifat non-binding atau tidak mengikat. Dengan kata lain, keputusan tidak akan mengubah kebijakan luar negeri Inggris. Namun keputusan itu bisa membawa nilai simbolis atas dukungan terhadap upaya Paletina untuk mendapat pengakuan internasional sebagai sebuah negara.

"Inggris akan mengakui negara Palestina secara bilateral ketika kita menilai itu yang terbaik untuk membantu mewujudkan perdamaian," kata Menteri Pemerintah Inggris yang bertanggung jawab untuk Timur Tengah, Tobias Ellwood kepada Reuters.

Diketahui, Palestina telah berupaya untuk mencari pengakuan internasional sebagai sebuah negara yang merdeka atas wilayah Tepi Barat dan Gaza dengan ibu kotanya Yerusalem Timur.

Majelis Umum PBB sendiri telah menyetujui pengakuan de facto terhadap Palestina sebagai sebuah negara pada tahun 2012. Namun Amerika Serikat, Uni Eropa dan sebagian besar negara Uni Eropa, termasuk Inggris belum menyepakati hal itu. [mel]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya