Edhie Baskoro Yudhoyono: Kita Jangan Terus Saling Curiga, Demokrat Tidak Akan Merecoki

Partai Demokrat mendukung pelantikan Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, 20 Oktober mendatang.

Partai yang dikomandoi SBY itu menolak upaya penjegalan pelantikan dan niatan merecoki pemerintahan yang sah dan mendapat mandat rakyat.    

“Publik tidak perlu mengkhawatir­kan isu pemakzulan atau penje­galan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK,’’ kata Sekretaris Jenderal Par­tai Demokrat, Edhie Basko­ro Yudhoyono,  kepada Rakyat Merdeka melalui email, Jumat (10/10).

Seperti diketahui, jelang pe­lantikan Jokowi-JK  sebagai pre­siden dan wakil preiden beredar isu penjegalan pelantikan oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

Edhie Baskoro Yudhoyono selanjutnya mengatakan, selain tak memberi kemaslahatan untuk bangsa, isu tersebut hanya mem­perlebar jurang pemisah antar kubu KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa pandangan Anda soal isu penjegalan pelantikan Jokowi-JK?
Saya berharap, jangan ada rasa saling curiga di antara kita. Ma­syarakat juga tak perlu khawatir dengan isu penjegalan atau pemakzulan yang saat ini beredar.

Saya menegaskan, tidak ada niatan dari kami, Partai Demo­krat, untuk menjegal pelantikan apalagi merecoki pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK.

Mereka sudah sah, mendapat mandat rakyat untuk memimpin. Jadi, berbagai isu atau wacana yang tak membawa manfaatnya untuk negeri tercinta ini mari kita hentikan.

Menurut pengamatan Anda, siapa yang menebar isu itu?
Saya tidak mau menanggapi siapa pihak di balik ini, siapa yang menuding dan dituding. Saya berkeyakinan, semua pihak mencintai republik ini, khususnya para pimpinan MPR dan segenap anggota yang baru disumpah. Mereka pasti berpikir jernih dalam melihat masa depan bangsa.

Partai Demokrat mengambil posisi sebagai partai pe­nyeimbang,  maksudnya bagai­ma­na sih?
Sudah sangat jelas dan terang, Demokrat tak terikat di KMP maupun KIH. Posisi Demokrat di parlemen, pemerintahan, terma­suk isu penjegalan pelantikan (Jokowi-JK) adalah penyeim­bang yang obyektif.

Demokrat berdiri bersama rak­yat untuk mewujudkan berbagai agenda pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika ada agenda penting untuk masyarakat diganggu atau diselewengkan, kami ada pada posisi terdepan untuk menga­walnya.

Apa saja langkah yang akan dilakukan Demokrat?
Tentunya, kami akan meng­kritisi secara konstruktif dan me­nentang kalau kebijakan peme­rintah ke depan tidak pro-rakyat. Sebaliknya, kami akan mendu­kung pemerintah secara penuh jika kebijakan atau programnya tepat dan pro rakyat.

Apa harapan Anda terhadap pemerintahan mendatang?
Harapan kami, pemerintahan mendatang bisa menjaga stabi­litas politik, stabilitas ekonomi, pematangan demokrasi, pening­katan kesejahteraan dan citra Indonesia di dunia internasional, seperti yang telah diperjuangkan oleh Presiden SBY selama sepu­luh tahun ini. ***