Trimedya Panjaitan: Ada Kemunduran Demokrasi, Jika Elit KMP Sapu Bersih Kelengkapan Dewan

PDI Perjuangan tidak berlarut dalam kesedihan setelah menelan kekalahan dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR.

Partai yang dikomandoi Mega­wati Soekarnoputri itu kini berkonsentrasi untuk mengincar posisi strategis alat kelengkapan dewan, seperti ketua komisi dan badan di DPR.

“Kita terima hasil sebelumnya. Sekarang kita kejar komisi alat kelengkapan. Tidak boleh dikua­sai KMP semua alat kelengkapan dewan,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (10/10).

Langkah ini, lanjut bekas Ke­tua Komisi III DPR itu,   perlu di­per­juangkan agar Koalisi Me­rah Pu­tih (KMP) tidak menguasai se­lu­ruh posisi penting di parlemen.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana soal kekalahan tipis dalam perebutan kursi pimpinan MPR?
Ini realitas politik ya. Kami harus menerimanya dengan le­gowo. Yang penting  kami sudah berusaha maksimal. Ternyata seperti yang sudah kita saksikan kalah tipis seperti itu.

Apa karena salah strategi?
Kalau strategi kita sudah man­tap ya. Ini kami kurang lucky saja. Kurang bernasib baik. Stra­tegi kita sudah bagus. Buktinya bisa mengambil PPP kan.

Ini karena suara DPD ter­belah?
Mungkin DPD ini terbelah, kan DPD ini latar belakangnya ma­cam-macam. Ada bekas anggota partai di luar koalisi kami. Jadi mereka memilih KMP.

Bagaimana jika dibandingkan dengan pemilihan DPR?
Pada saat pemilihan pimpinan MPR kami lebih legowo diban­ding pada saat pemilihan DPR.

Kenapa?
Karena pada saat pemilihan pimpinan DPR saya rasa permai­nan­nya sangat tidak baik ya, kami merasa dicurangi saja. Kalau pada saat pemilihan MPR ini le­bih bersih. Jika diibaratkan per­mai­nan bola, kami kalah kebe­run­tungan saja.

Nasib PDI Perjuangan sangat tragis, sebagai partai pe­menang pemilu tidak menda­pat pimpinan parlemen, ini bagaimana?
Sejak kawan-kawan dari koalisi Prabowo itu melihat mere­ka kalah di pilpres, memang se­cara ter­struk­tur, sistematis, dan massif melakukan berba­gai cara agar bisa menguasai pim­pinan par­lemen. Usaha itu terus dilaku­kan. Mulai dari revisi UU MD3, lang­sung berubah segala macam. Kami selalu dikeroyok kan. Ini preseden demokrasi yang tidak baik.

Menurut Anda UU MD3 itu, bagaimana?
UUD MD3 itu bermasalah. Terbukti dengan banyaknya gu­gatan ke MK. UU ini dipaksakan kelahirannya karena untuk ke­pen­tingan politik tertentu.

Apa yang Anda khawa­tirkan?
Yang saya khawatirkan, kalau nanti alat kelengkapan dewan lain, seperti ketua komisi dan ba­dan di DPR mereka sapu bersih. Kalau kayak gitu,  kita menga­la­mi kemunduran dalam proses demokrasi.

Kawan-kawan itu bilang itu proses check and balance. Nggak kayak begitu juga. Check and balance itu tidak harus menguasai semua alat kelengkapan dong. Check and balance itu kritis di parlemen.

Apa masalahnya jika semua disapu bersih KMP?
Akan jadi masalah dong, kalau ingin menguasai semua pimpinan komisi, alat kelengkapan, pimpi­nan DPR, Pimpinan MPR itu nggak boleh. Kalau mereka kuat secara jumlah, itu sih oke sebagai check and balance terhadap eksekutif. Tapi kan tidak harus menguasai semua dong.  ***