Berita

Politik

Jokowi Tak Butuh Bos Perusahaan Asing untuk Urus Migas Indonesia

MINGGU, 12 OKTOBER 2014 | 18:07 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bukan rahasia lagi. Dari semua kementerian, Joko Widodo memberi perhatian khusus pada Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian.

Pengamat sosial politik dari Forum Masyarakat Maluku (Formama), Arnold Thenu, menyatakan, karena itulah calon Menteri ESDM yang memiliki nyali besar untuk menjalankan program-program 5 tahun ke depan sangat dibutuhkan. Mengacu pada bursa kandidat Menteri ESDM yang beredar di publik, Arnold menyorot nama Poltak Sitanggang.

Menurut Arnold, keberanian seorang kandidat menteri bukan diukur dari kemampuannya mengelola bisnis sebuah perusahaan multinasional atau keberhasilannya menjalankan proyek saja.


"Karena hal itu bukan wujud dari keberanian, namun hal yang lumrah harus dilakukan seorang CEO perusahaan, bagian dari rencana bisnis biasa yang dijalankan. Sementara untuk seorang Menteri ESDM di Kabinet Jokowi-JK dibutuhkan keberanian sekaligus rasa kecintaan yang tinggi terhadap bangsa dan tanah airnya karena memberantas mafia migas," kata Arnold di dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (12/10).

Menurut dia, melakukan renegoisasi terhadap kontrak-kontrak karya pertambangan asing yang selama ini tidak menguntungkan negara dan rakyat serta penegakan kedaulatan sumber daya alam bukanlah negoisasi bisnis semata, namun dilandasi oleh kepentingan bangsa. Arnold mengatakan, hal itu sudah dilakukan oleh Poltak Sitanggang saat memenangkan renegoisasi KK Rio Tinto di Sulawesi. Ia juga sukses merebut lahan seluas 44 ribu hektar yang sebelumnya dikuasai oleh perusahan asing tersebut di pengadilan.

Menurut Arnold lagi, nama-nama seperti Karen Agustiawan, Arie Soemarno, Darwin Silalahi dan yang muncul terakhir di publik seperti Iwan Ratman dan Emirsyah Satar, tidak memiliki keberanian yang dibutuhkan seorang Menteri ESDM Kabinet Jokowi-JK.

"Prestasi mereka di perusahaan masing-masing lebih karena dukungan fasilitas, keuangan dan rencana bisnis matang dari perusahaan di belakang mereka. Mereka dibesarkan oleh perusahaan minyak asing atau pernah bekerja dan memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan asing tersebut," tambahnya.

Ia mencontohkan nama Karen Agustiawan dan Darwin Silalahi yang jelas-jelas memiliki rekam jejak sebagai pejabat dari perusahaan minyak asing yaitu MobilOil dan Shell.

Sementara dua nama lainnya, Arie Soemarno dan Iwan Ratman justru harus diwaspadai oleh kubu Jokowi-JK jika masuk dalam kabinet. Rekam jejak keduanya jelas tidak memenuhi harapan publik. Arie Soemarno selama ini terindikasi terlibat dalam kasus impor minyak Zatapi, dan pengalamannya sebagai pucuk pimpinan Petral membuat kredibilitasnya dipertanyakan. Sementara Iwan Ratman justru mengajak Rudi Rubiandini, orang yang selama ini dikenal bersih, untuk main golf dan mengenalkannya dengan Deviardi hingga akhirnya Rudi dan Deviardi terjerat suap-menyuap yang membawa mereka ke penjara.

Nama lainnya seperti Emirsyah Satar menurut Arnold sangat tidak kompeten dengan pos Kementerian ESDM. Sebagai akuntan yang berlatar belakang bisnis perbankan, maka orang seperti Emirsyah Satar ini akan kewalahan jika didudukkan di kursi Menteri ESDM. Pertimbangannya dalam memberantas mafia migas dikhawatirkan terganggu dengan latar belakangnya sebagai akuntan yang berurusan dengan uang.

Poltak Sitanggang diketahui merupakan salah satu kandidat Menteri ESDM yang disebutkan langsung oleh Jokowi dalam pertemuan dengan Aktivis 98 di Bali pada Akhir September lalu. Ia juga merupakan kandidat Menteri peraih polling tertinggi di situs www.kabinetrakyat.org yang dikunjungi oleh 1,2 juta orang. Selain itu Poltak juga diunggulkan dalam polling di www.beranilawanmafia.com yang digagas oleh para mahasiswa Indonesia di Singapura.[wid] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya