Berita

Erik Satrya Wardana/net

Politik

Hanura: Parlemen Dikuasai KMP, Kabinet Jokowi Wajib Diisi Orang Cerdas dan Kreatif

SABTU, 11 OKTOBER 2014 | 10:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, Hanura, Nasdem dan PKB) menganggap masih ada "ratusan" pertarungan politik berikutnya yang akan dihadapinya melawan KMP.

"Kalau perspektifnya dianggap bagi-bagi kursi, ya kami kehilangan semua kursi di parlemen. Apalagi kalau melihat UU MD3 yang komposisinya bersifat tetap tidak lagi bisa diperbaharui. Kalau kita gunakan perspektif pragmatis, bagi-bagi kursi di legislatif ini masih tahap awal pertarungan," ujar Ketua DPP Partai Hanura, Erik Satrya Wardhana, dalam diskusi "Bukan Parlemen Biasa" di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/10).

Tetapi, kalau dilihat dari perspektif yang lebih ideal, ia menyetujui pendapat elite politik di Koalisi Merah Putih (KMP) bahwa dengan dikuasainya parlemen oleh KMP dan eksekutif oleh KIH, maka ada fungsi tegas parlemen bagi tumbuhnya demokrasi Indonesia.
 

 
"Ini belahan politiknya tegas walau ada irisan di parlemen. Tapi check and balances akan berjalan lebih bagus," ujarnya.

Dia memahami bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan menghadapi masalah dengan kuatnya parlemen. Salah satunya jika program pemerintah tidak bisa diterima parlemen dan terganjal di proses legislasi, budgeting dan pengawasan.

"Tapi saya kira situasi ini akan mendorong pemerintahan Jokowi-JK melakukan kecerdasan kreatif. Ini akan sangat tergantung pada personalia kabinet nanti. Kabinet harus diisi orang yang lebih cerdas dan lebih kreatif," ujarnya.

"Kalau parlemen memblok usulan RAPBN pemerintah, maka kembali usulan itu kembali ke pemerintahan. Tidak akan terjadi shut down seperti di Amerika. Maka itu, kami mendorong kecerdasan kreatif kabinet. Para menteri Jokowi harus tangguh dan punya kecerdasan kreatif," tambah Erik untuk menutup pendapat. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya