Berita

bdf

Politik

Relawan Jokowi Akan Hadang Peserta Bali Democracy Forum

KAMIS, 09 OKTOBER 2014 | 08:30 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Bali Democracy Forum (BDF) tidak layak lagi dilaksanakan, sebab penggagas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menjadi tokoh dunia 2014 yang memberangus hak demokrasi rakyat. Ketika dunia hendak lebih maju dalam demokrasi, SBY justru merampak hak rakyat.

"Sebagai penyokong demokrasi, kami tidak boleh membiarkan BDF berlangsung. Kami akan unjuk rasa menghadang para peserta, supaya mereka langsung angkat koper dan meninggalkan arena," ujar Ketua DPP Bidang Aksi, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Syafti Hidayat, di Jakarta Kamis (9/10).

Ia mengatakan, SBY harus dilihat sebagai sosok yang dalam kapasitasnya sebagai presiden dan kepala pemerintah, menjadi pihak yang mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) kepada DPR, agar Pilkada diubah dari Pilkada langsung menjadi Pilkada via DPRD.


Kemudian, adalah SBY juga yang memerintahkan "serdadu Demokrat" agar meninggalkan sidang paripurna DPRD, sehingga kelompok pendukung Pilkada via DPRD menang telak.

"Penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) hanya membuktikan SBY memang raja munafik," tegas Syafti Hidayat.

Bara JP mengingatkan, penerbitan Perppu oleh SBY jangan dipandang sebagai bukti bahwa dia menyelesali inkonsistensi dalam melindungi hak politik rakyat, justru menjadi bukti bahwa SBY hendak menjadi pahlawan kesiangan.

"Tanpa Perppu, UU Pilkada via DPRD pasti batal di meja Mahkamah Konsitutusi (MK), maka SBY jangan merasa berjasa," imbuhnya dalam keterangan tertulisnya.

Syafti Hidayat menambahkan, dengan kesemua dosa demokrasi SBY, maka BDF tidak relevan dilaksanakan. Indonesia malah akan bertambah malu, ada forum demokrasi semacam BDF yang diadakan perampas hak politik rakyat. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya