Gagasan untuk memberi kesempatan kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) adalah usul yang menarik dan pantas dicoba.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, beberapa saat lalu (Selasa petang, 7/10).
Menurut Teguh, gagasan memberi kesempatan kepada anggota DPD menjadi Ketua MPR merupakan terobosan jika elite politik di parlemen sungguh berniat memperkuat sistem bikameral.
Untuk jangka panjang, bila DPD diperkuat secara institusional maupun fungsi, persoalan pembangunan dan konektivitas pembangunan secara nasional bisa lebih efektif. Sehingga ada kesinambungan antara agenda pembangunan nasional dan pembangunan daerah, terlepas dari sistem pemilihan kepala daerah dan perwakilan masyarakat di daerah.
Sedangkan untuk jangka pendek, lanjut Teguh, langkah politik ini diharapkan menjadi semacam titik kompromi dari dua kekuatan politik yang sudah cukup lama bertarung.
"Perlu juga disadari oleh semua elite politik di parlemen dan non parlemen, agenda paling penting dari demokrasi bukanlah memperebutkan posisi jabatan dan memperluas area kekuasaan, tetapi mewujudkan janji manis kesejahteraan untuk rakyat," pungkas Teguh.
[ald]
