Berita

Politik

PEMILIHAN PIMPINAN MPR

Hujan Interupsi, Politisi PAN Bicara Sementara Aria Bima Terus Nyerocos

SELASA, 07 OKTOBER 2014 | 12:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para politisi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di MPR RI menghujani Rapat Paripurna MPR yang dipimpin Maimanah Umar dari DPD dan Ade Rezki Pratama dari Fraksi Gerindra dengan interupsi bertubi-tubi.

Dalam jam pertama rapat dimulai, Ruang Rapat Paripurna I Gedung MPR/DPR, Jakarta sudah panas dengan adu serang lewat kata-kata.

Intinya, para politisi dari Koalisi Merah Putih meminta rapat paripurna diskors dengan berbagai alasan, salah satunya untuk melanjutkan rapat konsultasi. Pasalnya, masih banyak usulan berkembang terkait nama-nama dalam paket yang diajukan untuk menjadi pimpinan MPR.


Di sisi lain, politisi dari Koalisi Indonesia Hebat di bawah komando PDI Perjuangan meminta rapat paripurna dilanjutkan karena sudah ada keputusan dari rapat konsultasi pimpinan fraksi dan DPD kemarin malam.

Keributan juga terjadi ketika politisi dari fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, berbicara. Ada beberapa poin yang disebutkannya dan intinya meminta rapat paripurna dihentikan sementara untuk dilanjutkan ke rapat konsultasi.

Namun, kesempatan berbicara dari Saleh dianggap ilegal dan terus menerus diganggu oleh politisi PDI Perjuangan, Aria Bima. Ia mengatakan, Saleh tidak mendapat izin dari Ketua Sidang sebelum melontarkan pendapat. Sedangkan rekan-rekan Saleh dan sebagian anggota DPR yang duduk di sekitarnya membela politisi PAN dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu sudah mendapatkan izin dari pimpinan sidang.

"Sudah dapat izin bicara belum? Anda harus tahu aturan, sudah dapat izin bicara belum? Ini pernyataan liar, Ketua," seru Aria Bima berulang-ulang menyelak kesempatan Saleh.

Sedangkan sebagian anggota DPR lain berteriak "Sudah dapat izin!"

Saleh pun sampai berdiri di tempatnya untuk melanjutkan kesempatan berpendapatnya sampai akhir.

Hujan interupsi sampai sekarang masih terus berlangsung dan kembali menunjukkan ketidakdewasaan berpolitik para anggota Dewan yang sudah dipilih langsung oleh rakyat. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya