Berita

ilustrasi pekerja wanita Jepang/net

Global

Lewat RUU, Jepang Dorong Peningkatan Perempuan di Pos Penting Perusahaan

SENIN, 06 OKTOBER 2014 | 16:10 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Jepang akan mewajibkan perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih dari 300 karyawan untuk menjalankan rencana aksi untuk memberdayakan perempuan di tempat kerja.

Beberapa caranya adalah dengan meningkatkan target untuk mempromosikan perempuan agar dapat menduduki pos manajerial, meningkatkan presentase perempuan di antara karyawan baru, serta menangani perbedaan masa kerja antara laki-laki dan perempuan.

Rencana aksi itu dimasukkan dalam RUU terkait pemberdayaan perempuan yang tengah dibahas pemerintah Jepang.


Rencana aksi itu juga mengharuskan perusahaan untuk memperjelas target numerik, rincian upaya yang dilakukan, jadwal pelaksanaan, serta jangka waktu pelaksanaan rencana aksi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di tempat kerja.

Kendati demikian, soal denda atau ganjaran yang harus diterima perusahaan bila gagal menjalankan rencana aksi itu masih belum ditentukan dan masih dalam pembahasan pemerintah Jepang.

Sementara bagi perusahaan yang memiliki karyawan kurang dari 300 orang hanya terkena kewajiban untuk mempekerjakan dan mempromosikan lebih banyak perempuan.

Garis besar RUU sendiri dikabarkan Asia One, baru akan dipresentasikan dalam rapat Dewan Kebijakan Tenaga Kerja serta panel penasihat untuk Menteri Kesehatan, Ketenaga Kerjaan dan Kesejahteraan besok (Selasa, 7/10).

Pemerintah Jepang bekerjasama dengan Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) serta organisasi bisnis lainnya akan merekomendasikan perusahaan-perusahaan utama dalam daftar untuk menjalankan rencana aksi sebelum undang-undang diberlakukan.

Rencana itu sejalan dengan target pemerintah Jepang untuk mencapai presentase perempuan dalam posisi otoritas 30 persen pada tahun 2020 mendatang. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya