Berita

salah satu aksi unjuk rasa berujung kekerasan di hong kong pekan lalu/net

Dunia

Bank Dunia: Unjuk Rasa Jalanan Ganggu Ekonomi Hong Kong dan Tiongkok

SENIN, 06 OKTOBER 2014 | 15:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Aksi unjuk rasa jalanan yang terjadi di Hong Kong sejak pekan kemarin dapat menganggu perekonomian Hong Kong dan juga Tiongkok.

Kepala ekonom Asia untuk Bank Dunia Sudhir Shetty menyebut, dampak ekonomi yang dialami Hong Kong akan bergantung pada berapa lama unjuk rasa yang kerap kali diwarnai oleh pemblokiran jalan dan kericuhan itu terjadi.

"Dampaknya akan mempengaruhi baik daerah administratif Hong Kong itu sendiri, ekonomi mereka, serta dalam hal dampak yang lebih luas pada perekonomian Tiongkok," jelasnya kepada wartawan di Singapura (Senin, 6/10).


Bank Dunia, kata Shetty, tidak memiliki perkiraan soal perkembangan ekonomi Hong Kong, namun ia menyebut pihaknya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan turun menjadi 7.4 persen pada tahun ini dan 7.2 persen pada tahun 2015 mendatang. Padahal sebelumnya, pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 7.7 persen.

Namun ia menyebut, Hong Kong merupakan negara yang berpenghasilan tinggi bila dibandingkan dengan Taiwan. Dengan aksi unjuk rasa yang berlangsung bisa memberikan pengaruh baik jangka pendek atau jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Hong Kong. Oleh karena itu, dampak ekonomi akan bergantung pada berapa lama ketidakpastian unjuk rasa itu terus berlangsung.

"Ketidakpastian adalah hal yang tidak baik bagi aktivitas ekonomi," sambungnya dikutip AsiaOne.

Diketahui puluhan ribu massa yang mayoritas merupakan mahasiswa melakukan protes, memblokir sejumlah jalan serta menyuarakan aspirasinya di depan gedung-gedung pemerintahan sejak pekan lalu. Protes tersebut dilakukan menyusul keputusan Tiongkok untuk memeriksa setiap kandidat yang nantinya akan mengikuti pemilihan umum pertama di Hong Kong untuk memperebutkan posisi Kepala Eksekutif yang merupakan posisi tertinggi bagi sipil pada tahun 2017 mendatang.

Demonstran meminta Tiongkok menarik rencananya itu dan menunutut agar Kepala Eksekutif saat ini, CY Leung mengundurkan diri.

Namun Leung telah menyatakan untuk tidak mundur dari jabatannya karena menilai protes tersebut tak beralasan. Ia juga menyerukan kepada para demonstran untuk kembali ke rumahnya masing-masing dan mengakhiri protes.

Saat ini dikabarkan sebagian pengunjuk rasa telah kembali ke rumahnya dan PNS dapat kembali bekerja di kantor-kantor pemerintahan yang sebelumnya menjadi aksi unjuk rasa. Kendati demikian, gelombang aksi belum juga redam sepenuhnya. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya