salah satu aksi unjuk rasa berujung kekerasan di hong kong pekan lalu/net
Aksi unjuk rasa jalanan yang terjadi di Hong Kong sejak pekan kemarin dapat menganggu perekonomian Hong Kong dan juga Tiongkok.
Kepala ekonom Asia untuk Bank Dunia Sudhir Shetty menyebut, dampak ekonomi yang dialami Hong Kong akan bergantung pada berapa lama unjuk rasa yang kerap kali diwarnai oleh pemblokiran jalan dan kericuhan itu terjadi.
"Dampaknya akan mempengaruhi baik daerah administratif Hong Kong itu sendiri, ekonomi mereka, serta dalam hal dampak yang lebih luas pada perekonomian Tiongkok," jelasnya kepada wartawan di Singapura (Senin, 6/10).
Bank Dunia, kata Shetty, tidak memiliki perkiraan soal perkembangan ekonomi Hong Kong, namun ia menyebut pihaknya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan turun menjadi 7.4 persen pada tahun ini dan 7.2 persen pada tahun 2015 mendatang. Padahal sebelumnya, pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 7.7 persen.
Namun ia menyebut, Hong Kong merupakan negara yang berpenghasilan tinggi bila dibandingkan dengan Taiwan. Dengan aksi unjuk rasa yang berlangsung bisa memberikan pengaruh baik jangka pendek atau jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Hong Kong. Oleh karena itu, dampak ekonomi akan bergantung pada berapa lama ketidakpastian unjuk rasa itu terus berlangsung.
"Ketidakpastian adalah hal yang tidak baik bagi aktivitas ekonomi," sambungnya dikutip
AsiaOne.
Diketahui puluhan ribu massa yang mayoritas merupakan mahasiswa melakukan protes, memblokir sejumlah jalan serta menyuarakan aspirasinya di depan gedung-gedung pemerintahan sejak pekan lalu. Protes tersebut dilakukan menyusul keputusan Tiongkok untuk memeriksa setiap kandidat yang nantinya akan mengikuti pemilihan umum pertama di Hong Kong untuk memperebutkan posisi Kepala Eksekutif yang merupakan posisi tertinggi bagi sipil pada tahun 2017 mendatang.
Demonstran meminta Tiongkok menarik rencananya itu dan menunutut agar Kepala Eksekutif saat ini, CY Leung mengundurkan diri.
Namun Leung telah menyatakan untuk tidak mundur dari jabatannya karena menilai protes tersebut tak beralasan. Ia juga menyerukan kepada para demonstran untuk kembali ke rumahnya masing-masing dan mengakhiri protes.
Saat ini dikabarkan sebagian pengunjuk rasa telah kembali ke rumahnya dan PNS dapat kembali bekerja di kantor-kantor pemerintahan yang sebelumnya menjadi aksi unjuk rasa. Kendati demikian, gelombang aksi belum juga redam sepenuhnya.
[mel]