Berita

mega dan sby/net

Politik

NCID: Sama-sama Pemberi Harapan Palsu, Mega dan SBY Tidak Akan Bisa Kerjasama

SENIN, 06 OKTOBER 2014 | 13:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sikap saling curiga antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri yang menyebabkan keduanya tidak akan pernah bisa rukun.

Kecurigaan Megawati kepada SBY dan juga sebaliknya, didasari pengalaman mereka berdua yang tercatat dalam sejarah perpolitikan Indonesia kerap memberikan harapan palsu.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman.
 

 
"Pertama, SBY memberikan harapan palsu kepada Megawati di 2004, di mana ia mengatakan tidak akan maju di Pilpres. Megawati merasa di atas angin, eh ternyata SBY akhirnya maju dan mengalahkan Megawati," kata Jajat dalam rilis yang diterima redaksi (Senin, 6/10).

"Kedua, Megawati memberikan harapan palsu kepada Prabowo di 2009, dengan menandatangani Perjanjian Batu Tulis yang isinya memberikan tiket kepada Prabowo untuk maju sebagai calon Presiden di 2014. Ternyata Perjanjian Batu Tulis yang bermeterai dilanggar oleh Megawati," tambahnya.

Jajat menilai, sikap Megawati yang enggan bertemu SBY merupakan hal wajar. Pasalnya, untuk kesekian kalinya Megawati dan PDIP kembali dirugikan secara politik akibat manuver SBY dan Demokrat di parlemen. Padahal, PDIP adalah pemenang pemilu dan Pilpres 2014, tapi faktanya PDIP gagal menduduki pimpinan DPR.

"Sebagai catatan, UU MD3 merupakan produk DPR periode 2009-2014 dengan mayoritas suara parlemen dikuasai oleh Demokrat," ujarnya.

Jajat pun menuding Koalisi pendukung Jokowi-JK atau Koalisi Indonesia Hebat merupakan koalisi pemberi harapan palsu. Faktor ini disebabkan sikap dari para pimpinan partai politik pendukung Jokowi-JK yang tidak pernah konsisten pada ucapannya.

Dia mengingatkan, tak kurang dari Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan bahkan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla tercatat di media massa pernah menyerukan penghapusan Pilkada Langsung akibat dampaknya yang buruk. Tapi, belakangan mereka seolah jadi pahlawan mendukung penuh Pilkada Langsung.

"Contohnya, mengenai dukungan UU pemilihan Kepala Daerah dan koalisi tanpa syarat, sehingga kemungkinan SBY dan Demokrat bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sangatlah kecil”, tutup Jajat. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya