Berita

net

Hukum

Tindak Tegas Pejabat Dirlantas yang Mengembalikan Lamborghini Sitaan

MINGGU, 05 OKTOBER 2014 | 20:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Indonesia Traffic Watch (ITW) meminta  Kapolri Jenderal Sutarman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono menindak tegas pejabat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang mengembalikan tiga mobil mewah Lamborgini yang sempat disita karena diduga tidak bersurat.
 
"Jika mobil yang disita kemudian dikembalikan tapi pemiliknya tidak dapat menunjukkan STNK yang sah, maka jelas itu pelanggaran," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, dalam keterangan pers yang diterima sesaat lalu (Minggu, 5/10).
 
Dia katakan, tindakan mengembalikan Lamborghini tak bersurat tersebut melanggar aturan. Pasal 64 Ayat 1 undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Pasal 68 dalam UU yang sama menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor.
 

 
Sedangkan Pasal 36 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan, "Kendaraan bermotor yang disita karena tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah dikembalikan kepada pemilik setelah menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah”.
 
Edison menjelaskan mobil yang disita dapat dikembalikan kepada pemiliknya setelah dilengkapi dengan surat-surat atau STNK yang sah. Tetapi apabila petugas Polantas atau Dirlantas mengembalikan mobil itu tapi pemiliknya tidak bisa menunjukkan  STNK yang sah, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum.

"Berarti Dirlantas melanggar PP nomor 80 tahun 2012," tegas Edison.

"Ini juga merupakan bukti bahwa Ditlantas Polda Metro Jaya tidak serius mewujudkan tertib registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, bahkan patut diduga ada permainan," tambahnya.
 
Apalagi, Edison menambahkan, kasus mobil Lamborghini warna hijau dengan nomor polisi B 1285 SHP ada indikasi terjadinya tindak pidana pemalsuan. Sebab, Kabag Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Maulana Hamdan mengatakan bahwa surat mobil ini palsu dan nomor polisi yang digunakan tidak terdaftar di Direktorat Lalu Lintas. Namun sayangnya kasus ini tidak ditindak lanjuti.
 
Untuk itu ITW meminta agar Kapolri dan Kapolda Metro Jaya mengusut adanya dugaan praktik suap dalam kasus pengembalian tiga unit mobil mewah Lamborghini yang sempat ditahan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

"Kapolri dan Kapolda harus turun tangan untuk meluruskan kasus ini," ujar Edison.[dem]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya