Berita

Politik

Ari Soemarmo Tidak Pas Jadi Dirut Pertamina

MINGGU, 05 OKTOBER 2014 | 17:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Ari Soemarmo disebut-sebut bakal ditunjuk menjadi direktur utama PT Pertamina. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Ari Soemarno tak layak menempati posisi tersebut karena diduga terlibat berbagai dugaan kasus korupsi

"Artinya dia (Ari Soemarno) tidak pas untuk jabatan itu. Soalnya Jokowi kan pengennya memberantas mafia migas, bagaimana kok kemudian mengangkat orang lama," ujar Boyamin dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Minggu, 5/10).

Ari Soemarno adalah mantan Dirut Pertamina sekaligus bekas Dirut PT Pertamina Energy Trading (Petral), anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor minyak. Ari Soemarno saat menjabat Dirut Pertamina pernah diperiksa KPK terkait kasus suap oleh Innospec. Ltd. dalam program penundaan penerapan bensin bebas timbul pada 2005 dimana pejabat pejabat Pertamina dan Dirjen Migas pada waktu itu terbukti menerima suap sebesar 8 juta dolar AS atau kurang lebih Rp 80 miliar dengan asumsi Rp 10.000 per 1 rupiah


Ada lagi kasus pengadaan minyak Zetapi dari Malaysia yang merugikan negara menurut perhitungan BPK sebesar Rp 427 miliar. Kemudian
Ari juga pernah diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus Depo BBM Balaraja, Tangerang, yang mengakibatkan kerugian Rp 600 miliar.

Ari sendiri pernah diperiksa KPK  terkait kasus dugaan suap pejabat pertamina. Ari diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo dalam dalam kasus suap oleh Innospec. Ltd, perusahaan energi asal Inggris.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan satu tersangka yakni mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo (SAM). Ia dijerat dalam dengan pasal 12 huruf a dan b Undang-undang no 31 tahun 1999 dan pasal 11 UU pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasus ini berawal dari hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK untuk mengusut kasus dugaan suap dalam memperlancar program penundaan penerapan bensin bebas timbal di Indonesia. Untuk kebijakan itu Innospec Ltd terbukti telah menyuap sejumlah mantan pejabat migas Indonesia.

Pengadilan Inggris telah menjatuhkan sanksi denda kepada Innospec sebesar US$12,7 juta. Produsen zat tambahan bahan bakar TEL itu telah terbukti menyuap pejabat migas Indonesia sebesar  8 juta dolar AS. Suap itu diberikan agar Indonesia menunda penerapan bensin bebas timbal yang mestinya sudah dilakukan sejak tahun 1999.

Boyamin menyarankan agar bekas Walikota Solo itu memilih pembantunya dikabinet nanti yang tidak punya catatan-catatan kelam dalam adanya dugaan keterlibatan kasus korupsi.

"Apalagi kan punya catatan catatan, ini kan kelihatan, bahwa Pertamina itu ingin diputer balik keluarga Soemarno. Berarti omongkosong, soal Jokowi ingin berantas mafia migas, kok ngangkat orang lama yang tidak bersih," ungkapnya.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya