Berita

net

Politik

Mega dan SBY Tidak Kunjung Rujuk, Stabilitas Pemerintahan Jokowi Terganggu

KAMIS, 02 OKTOBER 2014 | 21:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono adalah juru kunci stabilitas politik di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Karena itu, mereka harus jadi negarawan dan berkomunikasi dengan baik," kata pengamat politik dari Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), Dr. Andriansyah, saat diwawancara RMOL, Kamis sore (2/10.

Dia menilai SBY dan Mega mewakili dua kekuatan besar dalam perpolitikan nasional. Kalau salah satu dari mereka mempertahankan egonya maka pemerintahan mendatang akan terus terganggu.


"Sudah tiga kali saya lihat SBY buka peluang komunikasi dengan Mega. Tapi kok sepertinya masih ada keengganan Mega untuk menyambut," terangnya.

Selama komunikasi dan hubungan Mega dengan SBY tidak membaik, maka komunikasi politik di antara anak buah mereka di parlemen juga buruk.

"Kasihan, menghambat proses komunikasi politik teman-teman di parlemen. Fraksi-fraksi adalah kepanjangan tangan partai. Tapi pemimpin mereka begitu caranya," ujar Andri.

Meski begitu, Andri tidak mau menyebut Mega sebagai politisi yang minus akan sikap kenegarawanan. Yang ia lihat, Mega masih diselimuti rasa sakit hati yang dalam akibat pertikaian politik mereka di masa lalu.

"Ibu Mega ini bukan tidak negarawan, tapi cenderung tak bisa lepas dari konflik personal masa lalu, yang menurut saya tidak happy ending," ujarnya.

Ia menilai tidak ada dasar kuat yang membuat hubungan SBY dan Mega tidak bisa membaik. Mereka sama-sama saling membutuhkan demi langgengnya kepentingan politik masing-masing. Lagipula, dari semua mantan kepala dan wakil kepala negara, hanya Mega dan SBY yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik.

"Cuma mereka berdua yang tidak harmonis. Sebagai dua tokoh yang cukup berpengaruh sebaiknya mereka bersatu demi bangsa dan negara," tandas Andri.[ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya