. Publik menganggap kinerja DPR dan DPD RI periode 2009-2014 sangat tidak memuaskan. Masyarakat melihat kinerja mereka dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat masih jauh dari harapan. Sebanyak 30,9% publik menilai kinerja wakil rakyat periode 2009-2014 kurang baik.
Hal ini yang mencuat dalam survei Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) melakukan survei dan penelitian untuk menggali pendapat publik tentang kinerja DPR dan DPD pada 15-28 September 2014. Survei ahli ini melibatkan 1.490 responden dari 34 Provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar plus minus 2,2%. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu melalui telpon dengan panduan kuesioner dan wawancara langsung dengan panduan kuesioner oleh peneliti dan surveyor LSIN.
Mayoritas publik menganggap pola kerja DPR periode 2009-2014 jauh dari upaya melakukan pembelaan, memperjuangkan dan mengutamakan aspirasi rakyat, tetapi lebih memilih bersikap eksklusif dan mementingkan diri sendiri dan kepentingan parpol atau petinggi parpolnya.
"Sebagaian besar responden menilai kinerja DPR dan DPD periode 2009-2014 kurang baik. Dari total jumlah responden 1.490, yang menilai kinerja wakil rakyat periode 2009-2014 sangat baik hanya 3,4%, yang menjawab baik 22,1%, yang menilai kurang baik 30,9%. Sementara, yang menilai buruk sebesar 20,1%, yang menilai sangat buruk sebesar 15,4%, sisanya sebesar 8,1% respnden tidak menjawab/tidak tahu," papar Direktur eksekutif LSIN, Yasin Mohammad, dalam keterangannya kepada
sesaat lalu (Selasa, 30/9).
Dari survei ini muncul juga kesimpulan publik menilai bahwa kinerja wakil rakyat dalam menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dinilai tidak serius, seperti kinerjanya dalam penganggaran, melakukan pengawasan kebijakan, dan pembutan produk undang-undang masih belum maksimal dan dianggap lebih bersifat politis. Sehingga, publik menilai keberadaan mereka hanya pemborosan anggaran negara dan melahirkan banyak oknum koruptor.
"Publik sangat kecewa terhadap kinerja DPD RI yang dinilai tidak jelas, ekskusif, tidak aspiratif dan menimbulkan pemborosan anggaran negara yang sangat besar," imbuh dia.
Dari survei ini, lanjut Yasin, setidaknya ada dua kekecewaan publik yang tercermin terhadap wakil rakyat. Yakni sikap anggota DPR yang cenderung eksklusif dan tidak aspiratif yang hanya mengutamakan kepentingan dirinya dan parpol atau petinggi parpolnya, dan banyaknya praktik korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan di parlemen dan lebih banyak menunjukan kinerja yang sifatnya poltis dibanding memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Hanya 2,8% responden yang menilai kinerja wakil rakyat sangat efektif, responden yang menjawab efektif sebesar 11,1%, kemudian terbanyak menjawab kurang efektif sebesar 37,7%. Adapun yang menilai kinerja wakil rakyat tidak efektif sebesar 3,2%, dan yang menilai sangat tidak efektif sebesar 9,9%, sisanya 7,4% menyatakan tidak tahu/tidak menjawab," demikian Yasin Mohammad.
[dem]
